TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) diharapkan bisa menjadi penopang defisitnya fiskal APBN-Perubahan 2017 yang jumlahnya ditargetkan mencapai Rp 362 triliun.

Menurut Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting, target defisit APBN-P 2017 sebesar 2,67 persen masih perlu didukung oleh penerbitan SUN.

Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden Jokowi gencar membangun infrastruktur di Indonesia. Saat ini totalnya ada 245 proyek dari 15 sektor dan dua program di PSN dengan nilai investasi Rp 4.197 triliun.

Oleh karena itu, hingga saat ini, pemerintah masih terus mengejar penyelesaian proyek infrastruktur.

"Kondisi pembangunan infrastruktur kita harus dibiayai melalu SUN," ujar Loto di Bursa Efek Indonesia (BEI), Sudirman, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Menurut data per akhir Agustus 2017, outstanding SUN mencapai Rp 3.088 triliun, dengan porsi terbesar pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 2.563,3 triliun.

Sementara porsi Surat Berharga Syariah Negara (sukuk negara) senilai Rp 524,7 triliun.

Selain itu, guna mendorong penerbitan SUN, pemerintah saat ini tengah meningkatkan partisipasi investor individu.

"Investor individu yang menempatkan investasi di SBN mencapai Rp 59 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 48,35 triliun di instrumen SBN ritel. Sedangkan, sebesar Rp 10,7 triliun di SBN nonritel," tambah Loto.

Loto menambahkan, saat ini investor individu semakin cerdas, mereka tidak hanya membeli instrumen ritel, tetapi juga nonritel.

Selain itu, dalam waktu dekat pada 29 September hingga 19 Oktober 2017, pemerintah akan meluncurkan ORI014 di pasar perdana. Adanya instrumen ini akan menjadi pilihan investasi di pasar sekunder.