TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kondisi keuangan PLN terungkap dalam keadaan sulit. Hal ini diketahui atas beredarnya surat yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Menteri ESDM dan Menteri BUMN.

Sri Mulyani dalam surat tersebut mengusulkan swasta yang membangun pembangkit untuk mengurangi beban keuangan PLN. Ide tersebut mendapat reaksi protes dari serikat pekerja PLN.

"Kalau swasta yang bangun justru PLN dikenai kewajiban take or pay. Tentu kondisi ini lebih menyulitkan PLN lagi," ujar Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda, Sabtu (7/10/2017).

Menurut Jumadis usulan pemerintah justru memperbanyak dominasi swasta dalam pembangunan pembangkit.

Selain itu serikat pekerja juga keberatan dengan ide Menteri BUMN Rini Soema rnoyang akan menjual aset pembangkit PLN yang sehat kepada swasta.

"Kita melihat aneh saja solusi yang disampaikan. Apakah ini karena ketidaktahuan Menteri yang bersangkutan karena memang bukan dikompetensinya atau mungkin ada unsur kepentingan lain," kata Jumadis.

Jumadis mengingatkan menurut konstitusi tidak boleh aset BUMN diserahkan dan dikuasai perusahaan pribadi atau swasta. Sedangkan skema diserahkan ke swasta menurut Jumadis menambah biaya PLN.

"Pola operasi menjadi tidak efisien dan tidak berdasarkan merit order yang seharusnya dilakukan," papar Jumadis.