Geser ke atas / tap '✖' untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Ekonom: BUMN yang Merugi Harus Diaudit

Jika risiko itu tidak segera dimitigasi kreditur akan meminta bunga utang yang lebih tinggi.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Ekonom: BUMN yang Merugi Harus Diaudit
ISTIMEWA
Bhima Yudhistira Adhinegara 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyatakan, penjaminan utang dan pelaksanaan proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN ) tidak memberatkan ruang fiskal.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengklaim, risiko fiskal dari utang BUMN relatif kecil.

Ia mengatakan, risikonya hanya sekitar maksimum 6% dari PDB. Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, apabila diukur hanya menggunakan rasio utang BUMN terhadap PDB, tidak bisa menggambarkan kondisi secara utuh.

Menurutnya, perlu dihitung debt to service ratio utang dari BUMN .

“Perlu dihitung misalnya debt to service ratio utang BUMN yang makin membesar menandakan kemampuan arus kas bersih perusahaan dalam membayar kewajiban pinjaman jangka pendek terus menurun,” kata Bhima kepada KONTAN, Minggu (8/10/2017).

Ia melanjutkan, hal ini belum lagi ditambah dengan risiko fluktuasi nilai tukar rupiah yang membuat utang BUMN yang bentuknya valas seperti global bond menjadi semakin tinggi risikonya.

Jika risiko itu tidak segera dimitigasi kreditur akan meminta bunga utang yang lebih tinggi.

Rekomendasi Untuk Anda

“Saran saya kementerian BUMN bersama dengan BPK perlu audit ulang kinerja utang BUMN khususnya yang sedang merugi akibat penugasan pemerintah,” ujarnya.

Bhima mengatakan, DSR dari PLN misalnya, sudah dibawah 1.

Padahal, perjanjian kontrak dengan kreditur, DSR-nya di atas 1.5, “Jadi ada pelanggaran resiko utang yang dilakukan PLN. Wajar Menteri Keuangan cemas,” ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Bhima, internal BUMN harus berbenah. Proyek yang tidak mungkin dilakukan harus di-stop dan fokus dulu perbaiki keuangan internal.

Kementerian BUMN juga perlu mempublikasikan kinerja pengelolaan utang dan resikonya secara transparan ke masyarakat.

“Jadi bisa diawasi bersama khususnya perusahaan BUMN yang publik,” ujarnya.

Baca: Satpol PP Segel T1 Spa yang Dipakai Pesta Kaum Homo dan Gay Pasca-Penggerebekan

Baca: Duh, Banyak Pengunjung T1 Spa Kecele, Mau Fitness Malah Jadi Sasaran Godaan Pria Homo

Sumber: Kontan
Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

BizzInsight

Atas