Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyatakan simpatinya terhadap kasus penganiayaan dan penangkapan yang dilakukan aparat terhadap aktivis Selamatkan Slamet yang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Banyumas, Jawa Tengah.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk memprotes kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) yang merusak hutan lindung di kawasan lereng Gunung Slamet.

Sekretaris Jenderal KPBI, Michael mengatakan petani memiliki nasib yang sama dengan buruh.

"Kalau buruh dirampas haknya atas upah kalau petani dirampas lahannya. Petani dan buruh memiliki nasib sama di bawah rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla," jelasnya dalam jumpa pers di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Menurutnya ambisi pemerintahan Jokowi-JK dalam proyek listrik 35 Megawatt itu membuat mereka terjerat dalam tekanan investasi.

Baca: RAN, Band Langganan Tampil di Acara Pensi

Baca: Smartphone Polytron Prime 7 Bidik Pengguna Generasi Millennial

"APBN tidak mungkin digunakan dalam proyek-proyek yang sedang digencarkan pemerintah, pasti mereka memanfaatkan investasi yang menjerat mereka sendiri sehingga kewalahan. Dan untuk melancarkan proyek ambisius itu pemerintah juga menggunakan cara represif untuk menekan rakyat."

"Di mana aspek pemerataan ekonomi bagi masyarakat yang dijanjikan?" tanya Michael.

Menurutnya tindakan pemerintah dalam hal ini Kapolres dan Bupati Banyumas tak berbeda dengan apa yang dilakukan di zaman orde baru.

"Perlu ada konsolidasi besar-besaran antara mahasiswa, buruh, dan elemen lainnya untuk meminta Kapolres dan Bupati Banyumas bertanggung jawab," tegasnya.