TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga gas industri yang tinggi selalu dikeluhkan oleh pelaku industri. Apalagi di tiap daerah punya harga gas yang berbeda-beda alias tak seragam.

Menanggapi hal tersebut, Dyah Winarni Poedjiwati, Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Industri Kementerian Perindustrian menjelaskan, hal tersebut terjadi karena tiap daerah punya tender yang berbeda. Sehingga tingkat harga dari masing-masing trader tidak pernah diatur.

"Pungutan tambahan itu kami lihat masih banyak," kata Dyah di Kementerian Perindustrian, Selasa (17/10/2017).

Padahal menurutnya tiap industri membutuhkan harga gas industri yang murah agar punya daya saing dengan negara lain.

Selain itu industri juga perlu dukungan untuk menekan biaya energi setinggi mungkin. "Sekarang yang terpukul seperti industri keramik, kaca dan sarung tangan," katanya.

Baca: Tidak Pro Investasi, Persatuan Profesi Likuidator Usulkan Revisi UU Kepailitan

Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan mengatakan, pihaknya menunggu penurunan harga gas guna menekan ongkos produksi yang semakin tinggi.

Seperti diketahui, sejak dikeluarkannya instruksi Presiden pada tanggal 4 Oktober 2016 terkait harga gas untuk industri sebesar US$ 5- US$6 per MMBTU, sampai saat ini belum terealisasi.

"Akibat harga gas tinggi telah memakan korban satu pabrik kaca terbesar di Indonesia (PT Tossa Shakti) berhenti beroperasi karena harga gas yang tinggi," kata Yustinus, Selasa (17/10/2017).

Bagi industri kaca, harga gas sangat menentukan efisiensi karena menyumbang sekitar 25% dari total biaya produksi.

Menurutnya dengan berhentinya satu pabrik di Jateng (PT Tossa Shankti), kapasitas produksi kaca nasional turun menjadi 1,225 juta ton per tahun dari sebelumnya sekitar 1,5 juta ton per tahun.

Reporter: Eldo Christoffel Rafael