TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja Kementerian Perindustrian selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla makin moncer. Ini artinya, tiga agenda terkait industri dalam program Nawacita yang ditetapkan Jokowi-JK, mampu dilaksanakan Kemenperin.

Lihat saja, di bawah kepemimpinan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, kemampuan daya saing industri manufaktur Indonesia semakin meningkat. Jika tahun 2014 Indonesia menempati posisi ke 12 dengan nilai tambah industri sebesar 202,82 miliar dolar AS dan pangsa pasar mencapai 1,74 persen.

Kini, melalui berbagai kebijakan dan penyiapan infrastruktur penunjang industri, United Nation Industrial Development Organization (UNIDO, 2017) mencatat daya saing Indonesia di posisi ke 9 pada tahun 2016 dengan nilai tambah industri sebesar 225,67 miliar dolar AS dan pangsa pasar meningkat menjadi 1,83 persen.

Nilai tersebut lebih tinggi banding negara-negara besar seperti Inggris, Rusia, Kanada, Spanyol, dan beberapa negara eropa lainnya. 

Kemenperin juga melakukan pemerataan dan penyebaran industri. Pada 2015 hingga 2017, telah dibangun dan beroperasi 3 kawasan industri baru di pulau jawa dan 7 kawasan industri baru di luar pulau jawa dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 38.432 orang.

Untuk kawasan industri baru di luar Pulau Jawa yang telah beroperasi, antara lain di Sei Mangkei (Sumatera Utara), Morowali (Sulawesi Tengah), Bantaeng (Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah), dan Konawe (Sulawesi Tenggara).

“Potensi pembangunan kawasan industri masih cukup besar dengan adanya sumber kekayaan alam yang tersebar, sehingga pada dua tahun mendatang diprediksi pertumbuhan kawasan industri baru akan terus meningkat dengan dibangun delapan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 296,3 ribu orang,” ungkap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, kepada wartawan di Kementerian Perindustrian, di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Menperin menegaskan, Indonesia merupakan salah satu negara yang kontribusi industri manufakturnya terhadap PDB lebih dari 20 persen. Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Korea Selatan dengan sumbangan 29 persen, Tiongkok (27%), dan Jerman (23%).

Sementara itu, dari dari aspek Populasi dan Investasi Industri, selama periode tahun 2015-2017, jumlah unit usaha industri menengah dan sedang juga mengalami peningkatan signifikan. Di tahun 2014 jumlah unit usaha hanya mencapai 1.288 unit usaha, sementara sampai Triwulan II 2017 sudah mencapai 4.433 unit usaha. Di akhir 2019, Kemenperin optimis akan mencapai 8.488 unit usaha.

Seiring membaiknya kinerja industri, daya serap tenaga kerja juga naik signifikan. Pada periode tahun 2015-2017 meningkat dari 15,39 juta orang pada tahun 2014 menjadi 16,57 juta orang sampai Triwulan II tahun 2017. Di akhir tahun 2019 ditargetkan mencapai 17,1 juta orang tenaga kerja akan terserap oleh industri nasional.

Sejalan dengan peningkatan jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, maka nilai investasi sektor industri juga meningkat menjadi Rp 706,9 Triliun pada periode tahun 2015-2017 dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai Rp 195,6 Triliun. Nilai investasi ini diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai Rp 1.759 Triliun pada periode dua tahun kedepan.

Demi mendukung ketersediaan sumber daya manusia berkualitas untuk mendukung industri nasional sekaligus mengurangi pengangguran, Kemenperin melakasanakan program pendidikan vokasi dan pelatihan industri yang link & match sesuai dengan kebutuhan sektor industri.

Pada tahun 2017 telah dilakukan program pendidikan vokasi yang link & match dengan melibatkan 565 industri dan 1.795 SMK serta menghasilkan 254.037 tenaga kerja kompeten yang bersertifikat.

Karena itu, Kemenperin optimis dapat memenuhi target presiden untuk menghasilkan 1 juta tenaga kerja kompeten. Melalui program pendidikan vokasi sampai dengan tahun 2019 ditargetkan menghasilkan 1.104.767 tenaga kerja tersertifikasi sesuai dengan kebutuhan industri.

Sementara itu, program hilirisasi industri berbasis agro dan tambang mineral menghasilkan berbagai produk hilir antara lain turunan kelapa sawit, stainless steel, dan smartphone.

Kapasitas produksi kelapa sawit dan turunannya pada tahun 2017 meningkat menjadi 48 juta ton dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 42 juta ton. Demikian juga rasio ekspor produk hulu-hilir kelapa sawit meningkat dari 34 persen CPO dan 66 persen turunannya menjadi 22 persen CPO dan 78 persen produk turunan kelapa sawit.

Di sektor logam, hilirisasi naik signifikan. Periode tahun 2015-2017 telah berproduksi industri smelter terintegrasi dengan produk turunannya berupa stainless steel dengan kapasitas 2 juta ton dan diprediksi akan terus meningkat hingga 3 juta ton pada akhir tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 65 ribu ton produk setengah jadi berupa ferro nickel dan nickel matte.

Adapun kapasitas produksi smartphone pada periode tahun 2015-2017 meningkat menjadi 26,55 juta unit dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 18,65 juta unit. Kemudian, produksi semen pada tahun 2015 – 2017 menjadi 112,97 juta ton dari tahun 2014 sebesar 69,45 juta ton.

Kemenperin pun mendorong pengusaha IKM meninggalkan model bisnis konvensional dan fokus ke model digital. Melalui program e-smart IKM Kemenperin berhasil memfasilitasi 1.165 unit usaha untuk membuka pasar secara on-line dan diprediksi akan terus meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 9.510 unit usaha.