TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia membawa isu pentingnya role model pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan di KTT ASEAN Summit ke-31 yang berlangsung di Manila, Filipina.

KTT ini merupakan kelanjutan dari pembahasan forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dengan dan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam, 10-12 Novermber 2017 lalu.

Presiden Joko Widodo mengedapankan isu pemberdayaan ekonomi di setiap daerah sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan tersebut.

“Presiden Joko Widodo terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam diplomasi international yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC tersebut, melihat kesenjangan ekonomi ini terjadi di mana-mana, bukan hanya pada negara berkembang, melainkan juga pada negara maju. Indonesia sangat baik dijadikan role model dari berbagai pencapaiannya terutama 3 tahun terakhir ini,” ujar ketua ABAC Indonesia Anindya N. Bakrie dalam keterangan pers tertulis, Selasa (14/11/2017).

Perdagangan dan investasi di negara-negara anggota ASEAN maupun APEC selama tumbuh cukup pesat. Namun isu mengenai kesenjangan ekonomi masih terjadi di negara-negara tersebut.

Karenanya, Jokowi menggarisbawahi, apapun yang akan dilakukan haruslah menyoroti kesenjangan yang terjadi termasuk cara menanggulanginya.

Diperlukan keseimbangan baru yang bisa menyelaraskan antara growth and equity agar tercipta ekonomi berkeadilan.

Terkait ini, Pemerintah Indonesia telah merampungkan berbagai ‘inclusive growth’ program nya selama ini. Antara lain program dana desa dan penguatan kelembagaan dana desa.

Selain mendistribusikan dana desa senilai Rp 800 juta per desa, dana tersebut juga dialokasikan sebagai cash for work dengan alasn desa adalah entitas terkecil penggerak ekonomi bangsa.

Tahun 2017 ini total dana desa mencapai Rp 60 triliun.

Pemerintah RI memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM untuk menurunkan angka kesenjangan ekonomi yang terjadi. Plafon KUR pada 2017 ini ditetapkan Rp 106,2 triliun.

Berikutnya adalah program ekonomi digital yang selain menciptakan innovative growth, juga membawa dampak disruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.

Selain isu Kesenjangan, Presiden Jokowi mengangkat pula topik ekonomi maritim. Ke depannya, ekonomi maritim haruslah menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

Ekonomi maritim diyakini memberikan dampak efektif pada konektivitas yang berpengaruh terhadap biaya tranportasi atau pengiriman menjadi lebih murah.