TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Usai berbicara pada forum Olimpiade Pajak Pasca Tax Amnesty yang digelar oleh Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa target pajak akan sulit tercapai tahun ini.

Ia memperkirakan target akan tercapai sekitar 90%. "90% sudah bagus karena sekarang pemerintah sudah di kisaran hampir 80% pada beberapa bulan ini. "Dan pak Robert Pakpahan (red. Dirjen Pajak baru) harus melakukan eksekusi-eksekusi atas putusan akhir yang sudah dilakukan di range oleh dirjen sebelumnya," kata Misbakhun di Annex Building, Wisma Nusantara Thamrin, Jakarta, Kamis (07/12/2017).

"Mudah-mudahan dibayar di akhir tahun dan tinggal di monitor pembayarannya. Biasanya banyak kewajiban di akhir tahun yang harus diselesaikan," katanya menambahkan.

Terkait kewajiban yang harus dibayarkan, Misbakhun mencontohkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang jatuh tempo sebulan diterbitkan di bulan Oktober-November yang dibayar di bulan Desember.

Meski perkiraan penerimaan 90%, Misbakhun yakin itu angka aman. "Secara natural, kita punya spending, belanja kita realistisnya paling tinggi itu 93-94%. Lag-nya sedikit dan tidak terlalu jauh.Kalau 93% kemudian penerimaan pajak 90% sangat aman bagi defisit kita," ujarnya.

Mengenai Automatic Exchange of Information (AEoI), menurut Misbakhun, ada dua keinginan pemerintah melakukan penukaran data nasabah perbankan WNI di luar negeri. Pemerintah berkewajiban menyerahkan data orang asing yang mempunyai rekening di Indonesia pada negara mereka masing-masing.

Dijelaskan, ada perjanjian bersifat multilateral dan kemudian harus didalami dalam perjanjian bilateral. Direktorat jenderal (Ditjen) pajak, pada saat yang sama mendapatkan hak mendapatkan data di beberapa bidang perbankan.

Yang meliputi perbankan syariah, pasar modal, bursa berjangka, dan asuransi. Data tersebut semua bisa didapatkan.

Menurutnya, data-data informasi keuangan ini penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Apakah orang yang mempunyai dan melapor SPT sudah benar. Melaporkan semua data keuangan mereka yang dimiliki di pasar modal, perbankan, bursa berjangka dan asuransi.

"Semuanya terbuka. Sudah tidak ada lagi rahasia untuk urusan perbankan, asuransi, pasar modal di bidang perpajakan," Misbakhun memastikan.