TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Pemerintah menilai sinergi dengan swasta sangat strategis dalam mempercepat pembangunan nasional, termasuk dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.

Hal tersebut dikarenakan kapasitas APBN hanya mencapai 15% dari PDB. Sementara 85% PDB lainnya bersumber dari kegiatan perbankan, ekonomi kerakyatan, industri termasuk swasta.

Di hadapan pengurus Kadin dan peserta Rapimnas Kadin 2017 yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pembangunan nasional membutuhkan gotong royong dari semua pihak.

"Diperlukan sinergi antara pemerintah dan swasta dalam mempercepat capaian kemajuan pembangunan nasional, khususnya pembangunan SDM," ujar Menko PMK Puan Maharani saat menjadi keynote speech sekaligus membuka Rapimnas Kadin 2017 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (14/12/2017).

Baca: Menko PMK Bagikan PMT dan PKH di Kota Batam

Dijelaskannya, hingga kini untuk memperkuat ketahanan keluarga, Pemerintah memperluas jangkauan Program Keluarga Harapan menjadi 6 Juta Keluarga. Pada tahun 2018 misalnya, akan terus diperluas menjadi 10 Juta Keluarga.

Adapun Pembangunan Desa, diarahkan untuk dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat: Pembangunan Akses Air Bersih, PAUD, Posyandu, dan Polindes.

Di 2018, optimalisasi pemanfaatan dana desa akan diarahkan pada Kegiatan Padat Karya (difokuskan pada 1000 Desa di 100 Kabupaten/Kota) 2018 dengan total anggaran 60 triliun.

Sementara, dalam pelayanan ibadah haji, pemerintah terus meningkatkan pelayanannya. Selama 3 tahun terakhir, indeks kepuasan terus meningkat seiring dengan berbagai perbaikan fasilitas (pemondokan hotel bintang 3, hotel berdekatan dengan Masjidil harom, dlsb).

Menko PMK memaparkan di bidang Pemberdayaan Rakyat dilakukan melalui Revitalisasi Vokasional, yang dilaksanakan melalui 3 jalur yakni  pertama revitalisasi SMK yang saat ini telah dilakukan kerjasama antara 415 industry dan 1245 SMK, dan dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas angkatan kerja Indonesia.

Kedua, Revitalisasi Politeknik dimana terdapat 12 Politeknik yang sedang di revitalisasi. Ketiga, Revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja) yang telah melakukan sertifikasi tenaga kerja selama 3 tahun terakhir dan telah mencapai 943.000 sertifikat.

Pemerintah, lanjut Menko PMK, juga terus memperluas akses kepada pemuda-pemudi untuk mendapatkan pendidikan tinggi dengan memberikan BIDIKMISI (Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi).

“Jumlah penerima Bidikmisi terus meningkat selama 3 tahun terakhir: dari 248.600 Mahasiswa (2015) menjadi 401.500 Mahasiswa pada tahun 2018,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pemerintah pun telah membangun 7 pos lintas batas negara (PLBN) yaitu di kalbar (Entikong, Badau, Aruk), di NTT (Motaain, Motamasin, Wini), di Papua (Skouw).

Kepada pihak Swasta, Menko PMK berharap agar dapat bermitra dengan desa dan menjadikan desa sebagai binaannya (misalnya 1 Perusahaan membina 5 desa, dengan program tertentu, yang dapat memberikan manfaat bersama).

Diingatkannya juga, bahwa di tahun 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah ASIAN Games 2018. Ia pun mengajak swasta selain menjadi sponsor juga ikut serta dalam program wisata, kuliner, shopping, UMKM, dan pasca event.

"Swasta memiliki banyak kaki di daerah, sementara Pemerintah memiliki keterbatasan. Karenanya keterlibatan swasta dalam pembangunan SDM sangat dibutuhkan," ucap Menko PMK.

Rapimnas Kadin 2017 dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Walikota Batam H.M Rudi, serta 34 Ketua Umum Kadin dan sekitar 1200 pengusaha dari seluruh Indonesia.