Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Industri 5,67 Persen
Industri-industri unggulan tersebut menjadi andalan karena menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hendra Gunawan
"Dengan kebutuhan kampanye yang besar, saya yakin akan meningkatkan uang beredar di masyarakat sehingga mendorong konsumsi," katanya.
Sementara itu, untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto akan mendorong pertumbuhan industri yang berbasis padat karya. Industri tersebut antara lain, tekstil, alas kaki, farmasi, dan herbal.
"Kami juga mengembangkan industri farmasi, obat herbal, dan kosmetik. Jadi itu industri-industri yang didorong dan Indonesia sudah mempunyai pasar yang cukup kuat di ASEAN," kata Airlangga.
Menurutnya, industri menjadi salah satu sektor strategis karena berperan penting dalam pembangunan nasional dan turut memacu pertumbuhan ekonomi.
Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), manufaktur juga mampu memberikan kontribusi tertinggi melalui setoran pajak.
"Aktivitas industri konsisten membawa multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Karena itu, kami terus fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor di dalam negeri," kata Airlangga.
Berdasar laporan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan pajak dari sektor industri hingga kuartal III 2017 mencapai Rp 224,95 triliun atau tumbuh 16,63 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Capaian tersebut lebih besar daripada sumbangan sektor perdagangan Rp 134,74 triliun, keuangan Rp 104,92 triliun, konstruksi Rp 35,40 triliun, informasi komunikasi Rp 32,19 triliun, pertambangan Rp 31,66 triliun, dan sektor lainnya Rp 156,19 triliun.
Para pelaku usaha pun diharapkan bisa memanfaatkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan pemerintah dan bertujuan untuk kemudahan dalam menjalankan bisnis di Tanah Air.
"Pembangunan sektor industri bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan secara mandiri oleh satu atau dua lembaga, tetapi membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan mulai hulu sampai hilir. Dari pembuat kebijakan hingga para pelaku industri itu sendiri," kata Airlangga.
