Menteri Susi Dilarang Tenggelamkan Kapal Lagi, Ini Sikap Komisi IV DPR
sejak awal Komisi IV sudah meminta kepada Susi untuk fokus bekerja dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IV DPR mendukung langkah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berhenti menenggelamkan kapal dan fokus dalam meningkatkan ekspor perikanan.
Anggota Komisi IV DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, sejak awal Komisi IV DPR sudah meminta kepada Susi untuk fokus bekerja dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan.
"Kita evaluasi sektor perikanan ini ke pendapatan negara sangat minim, padahal perikanan kita kuat, penenggelaman kapal ini tidak ada hasilnya," ujar Cucun, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Menurut Cucun, penenggalaman kapal sebaiknya dilakukan satu atau dua kali saja dalam memberikan efek jera, bukan malah dijadikan sebuah kegiatan andalan dari Kementerian KKP.
"Fokus saja untuk menaikkan ekspor dari perikanan, jadikan komoditi perikanan kita diakui dunia," ucap Cucun.
Cucun pun meminta kepada Susi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mampu menaikkan perekonomian para nelayan, dimana saat ini banyak nelayan hidup di garis kemiskinan.
"Tertibkan secara baik-baik para nelayanan ini, mereka bisa kok ditertibkan secara baik, kerjalah yang baik, sehingga mendapatkan yang baik," papar Cucun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ingin ada penenggalaman kapal.
Keputusan tersebut ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang terkenal karena kinerjanya memberantas kapal penangkapan ikan ilegal.
"Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi tahun ini. Ini perintah! Sudah cukuplah itu," ujar Luhut.
Luhut mengajak para menterinya untuk fokus dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya dengan menggenjot ekspor hasil perikanan di dalam negeri yang sudah meningkat tajam produksinya.
"Sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita naik. Bagaimana penangkaran ikan ini jalan sehingga, misalnya ikan napoleon yang ditangkar di Natuna ada 35ribu ekor bisa dieskpor," ungkap Luhut.
Diketahui, kontribusi sektor perikanan di tanah air terhadap penerimaan pajak pada 2016 sekitar Rp 986 miliar, dimana angka tersebut dinilai Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat rendah karena Indonesia memiliki laut yang luas.
"Laut kita lebih luas dari daratan kita, tapi kontribusi laut hampir 0,01 persen, itu sesuatu yang berarti ada something really wrong," ucap Sri Mulyani.