TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Momon Rusmono menanggapi perihal impor beras sebanyak 500.000 ton yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan usai menggelar rapat koordinasi Rapat koordinasi Upsus Pajale Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Sabtu (13/1/2018).

Menurut Momon, beras yang diimpor oleh Kementerian Perdagangan tersebut dikategorikan ke dalam beras khusus, yang ditujukan terutama untuk kebutuhan kesehatan, hotel, rumah makan, dan katering.

"Sehingga dalam penjualannya pun juga akan bekerja sama dengan ritel, tidak dijual secara umum," sebut Momon.

Baca: Fahri Hamzah: Pembantu Presiden Sibuk Cari Penyebab Harga Beras Naik Tiba-tiba Ingin Impor Beras

Khusus untuk Provinsi Kalbar, sambung Momon, karena sudah mencukupi tentunya tidak akan menggunakan beras impor. Hal tersebut terkait dengan peningkatan positif produksi di Kalbar, sehingga beras impor ini dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan harga gabah di tingkat petani.

"Untuk provinsi Kalimantan Barat surplus dan mencukupi untuk kebutuhan. Kalau mencukupi ya tidak perlu beras impor," sebutnya.

Impor beras tersebut, menurut Momon karena pasokan beras khususnya di ibukota negara belum optimal. Sehingga harga beras cenderung naik dan keputusan pemerintah untuk menekan harga tersebut melalui impor beras dengan jumlah terbatas.

Kementerian Perdagangan sendiri merencanakan akan melakukan impor sebanyak 500.000 ton, sedangkan kebutuhan beras setiap bulannya mencapai 2,6 juta ton.

"Sehingga beras impor itu hanya untuk mencukupi kebutuhan sebanyak lima hari," ujarnya.

Penulis: Kontributor Pontianak, Yohanes Kurnia Irawan
Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:  Kementan Sebut Beras Impor Tidak Dijual untuk Umum