Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Jelang pemberlakuan seluruh pasal Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No.108 tahun 2017 pada Februari mendatang, ada sejumlah pengemudi taksi online yang meminta peraturan tersebut dicopot.

Mereka menyerukan keinginan mereka bersama-sama di depan Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).

Peraturan mengenai penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek tersebut dianggap menghalangi taksi online untuk beroperasi.

Menanggapi hal tersebut Dirjen Perhubungan Datar Kemenhub, Budi Setiyadi menjelaskan peraturan tidak bakal dicabut karena dirancang berdasarkan keputusan sejumlah pihak.

"Kami hanya berkapasitas menerima aspirasi dan menampungnya, tidak pada kapasitas memutuskan karena Peraturan Menteri (PM) karena ini dibuat bersama-sama dengan stake holder terkait," ungkap Budi, Senin (22/1/2018).

Lebih lanjut Budi menjelaskan keputusan tersebut dibuat melibatkan banyak pihak seperti kementerian, para pakar dan ahli, para perusahaan taksi online hingga perwakilan pengemudi taksi online.

Maka Kemenhub membuka ruang kepada para pengemudi taksi online untuk melakukan diskusi lebih lanjut supaya bisa menyamakan persepsi karena PM tidak bakal dicabut.

"Kami hanya menampung dan bukan dalam kapasitas untuk memutuskan, bila perlu nanti sama-sama dibuatkan pertemuan kembali untuk menyamakan persepsi sebelum PM diberlakukan," tutur Dirjen Budi Setiyadi.

Dirjen Budi pun menekankan PM 108 ini dibuat untuk menekankan keadilan sehingga taksi online maupun taksi konvensional bisa sama-sama mendapatkan keuntungan.

"Sementara kita menyadari bahwa keberadaan angkutan online merupakan keniscayaan, untuk itu dibuatlah peraturan melalui PM ini," ucap Dirjen Budi.