TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dalam rangka meningkatkan LPI (Logistic Perfomance Index) dan EoDB (Ease of Doing Business Indonesia), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengharapkan agar sistem Smart Port atau ‘Pelabuhan Pintar’ semakin dipertajam dan sistem ini dapat digunakan oleh para anggotanya untuk membawa kemudahan di era digitalisasi.

“Pengembangan konektvitas sistem Smart Port akan memberikan akses kepada lebih dari 53 pelayaran Ocean Going terupdate dengan jadwal kedatangan dan keberangkaran kapal unlimited dari 130 negara terhubung dengan manifest Jepang, USA, Canada track and trace container,” ujar Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin, (5/3/2018).

Adapun manfaat lainnya sambung Yukki, pengguna bisa membooking slot kapal yang dituju beserta pengajuan pembuatan dokumen pengapalannya.Menurut rencana sistem Smart Port akan dipre-launch di akhir Maret atau paling lambat awal April 2018.

“Sistem Smart Port akan dapat diakses melalui website ALFI yang saat ini sedang dikembangkan agar menjadi lebih komunikatif. Serangkaian uji coba juga sedang dilaksanakan sebelum sistem tersebut bisa diluncurkan di akhir Maret 2018,” ujar Yukki menyakinkan.

Lebih lanjut, Yukki mengkritisi kurang tegasnya koordinasi pemerintah terkait dalam pelaksanaan PM 120/2017 mengenai pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (Delivery Order Online) untuk barang impor di pelabuhan.

Yukki menilai masih terdapat pihak-pihak yang menjalankan sistem secara parsial. Padahal, menurutnya integrasi merupakan sistem yang akan membawa kemudahan bagi pemerintah maupun para pelaku usaha logistik.

“Integrasi merupakan keniscayaan yang akan membawa kemudahan bagi pemerintah dan pelaku usaha logistik yang tentunya akan menjadi referensi sumber data bagi pihak pemerintah untuk tujuan efisiensi pelabuhan dan logistik. Tergantung pemerintah apakah ingin memaksimalkan sistem ini atau hanya berkutat di birokrasi dan regulasi,” tutupnya.