Laporan Reporter Kontan, Arsy Ani Sucianingsih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak reformasi, upaya pemerintah untuk meningktakan struktur perekonomian Indonesia yang berkeadilan mengalami beberapa kendala.

Pertumbuhan ekonomi yang kurang optimal dan berkualitas diduga disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata.

Peneliti Megawati Institute Faishal Rahman mengatakan, selain adanya distribusi atau kesejahteraan yang tidak merata, dan kondisi ketimpangan sosial sejak reformasi mengalami peningkatan. Hal ini juga disebabkan oleh perbedaan pendapatan yang cukup segnifikan antara tenaga kerja di berbagai sektor dan profesi.

Faishal melanjutkan, kondisi penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh usia muda akan menjadi potensi sekaligus tantangan jika pemerintah kurang bisa mampu mengelola SDM yang ada.

Pada tahun 2017, sebanyak 192 juta penduduk berusia di atas 15 tahun di mana 67% tergolong dalam angkatan kerja, dan didominasi oleh tenaga kerja 40-59 tahun.

Baca: Dianggap Menyerupai, Starbucks Gugat Penggunaan Logo oleh Pengusaha Kopi Lampung

Baca: Pesan SBY Ke Amien Rais: Kita Sudah Sama-Sama Tua, Hati-Hati Berbicara

"Sektor pertanian tetap menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 29,68% dari total tenaga kerja," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Menurutnya, hal ini terjadi tren penurunan proporsi tenaga kerja yang diserap sektor pertanian di lima tahun terakhir.

Baca: Janji Hadirkan Saksi dari London, Jaksa Jemput Paksa Syahrini 2 April

Di sisi lain, terjadi peningkatan proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor industri sebesar 14,05% pada tahun 2017dari sebelumnya 13,12%. Juga sektor perdagangan yang sebelumnya sebesar 22,54% menjadi 23,28% pada periode yang sama.

Sebagian tenaga kerja berprofesi sebagai buruh, karyawan atau pegawai yakni sebesar 3,97% dari total tenaga kerja pada tahun 2017. "Kualitas tenaga kerja yang masih sangat rendah terbukti masih didominasi oleh tenaga kerja yang pendidikannya SD ke bawah," tambahnya.

Baca: Nenek Alma Nyaris Jadi Tersangka Perkara Pencurian Pepaya Rp 7.500, Begini Faktanya

Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat mendorong inovasi yang mampu meningkatkan keahlian tenaga kerja serta dapat mendorong UMKM dan koperasi.

"Itu harus menjadi bagian integral dan formal dalam perekonomian nasional dan mendapat dukungan dalam penguasaan teknologi, manajemen, pemasarran dan pembiayaan," tutupnya.