Bahas Rolling Stock LRT Pemerintah Utamakan Kepentingan Nasional

Laporan Wartawan Brian Priambudi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mengutamakan kepentingan nasional dalam pengadaan Rolling Stock LRT Jabodebek.

Hal tersebut diungkapkan usai menghadiri Rapat Koordinasi Rolling Stock LRT di Kantor Menko Maritim, Senin (2/4/2018).

"Kita akan cari partner yang bisa memberikan yang terbaik, kemudian untuk long-termnya partner ini bisa membuat kita bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga sebagai produsen," ujar Budi.

Untuk siapa yang akan dipilih menjadi partner Budi belum bisa mengkonfirmasi.

Untuk pengawasan pengadaan Rolling Stock pemerintah menyerahkannya kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita sudah bilang sama BPKP untuk dikawal spek dan sebagainya," ujar Budi.

Baca: Mobil Lubricants Kenalkan On-Demand Service untuk Penggantian Oli Kendaraan

Menteri Perhubungan juga mengatakan masih melakukan koordinasi untuk Penentuan Lokasi (penlok) Setiabudi yang belum diberikan izin oleh Pemerintah DKI Jakarta.

"Bulan ini kita kasih deadline, kita upayakan selesai penloknya, kalo tidak dikasih izin kita akan cari dasar hukumnya agar itu bisa jalan," ujarnya.

Rencananya mega proyek LRT Jabodebek ini dapat beroprasi pada pertengahan tahun 2019 nanti.