TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meyakini empat memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Pakistan.

Dalam penandatangan dilakukan di Islamabad bulan Januari 2018 lalu, akan membuat nilai perdagangan kedua negara melonjak signifikan di tahun 2018.

Bamsoet panggilan akrab politikus Partai Golkar ini mengapresiasi meningkatnya nilai perdagangan Indonesia-Pakistan.

Tahun 2015 nilai perdagangan kedua negara tercatat USD 2,164 miliar.

Sementara di tahun 2016, meningkat menjadi USD 2,175 miliar. Dan, pada tahun lalu melonjak mencapai USD 2,639 miliar.

Ia berharap empat MoU di bidang energi, perdagangan, pelatihan diplomatik dan kerjasama protoko yang ditandatangani saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pakistan dapat segera terealisasi dan membawa manfaat positif.

Dirinya bahkan menjamin parlemen siap menjembatani persoalan yang belum terselesaikan dalam kerjasama tersebut.

“Saya yakin pelaksanaan MoU tersebut dapat membawa efek positif bagi peningkatan hubungan Indonesia-Pakistan. DPR siap menjembatani apabila masih ada hal yang perlu diselesaikan antara pemerintah Pakistan dengan Indonesia," kata Bamsoet saat menerima Duta Besar Pakistan untuk Indonesia H.E. MR. Mohammad Aqil Nadeem di ruang kerja pimpinan DPR RI, Jakarta, Selasa (24/04/18).

"Melalui 4 MoU yang telah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Pakistan di Islamabad Januari 2018 lalu, saya yakin nilai perdagangan kedua negara akan melonjak signifikan di tahun 2018 ini," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Bamsoet turut menyarankan Pakistan tak hanya memperkuat hubungan bilateral, namun juga di tingkat multilateral.

Bamsoet berpendapat Pakistan dapat terlibat dalam hubungan multilateral melalui forum D-8, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok, serta di berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"DPR RI akan memberikan dukungan bagi Pakistan untuk menjadi observer di AIPA. Status tersebut akan memperkuat babak baru hubungan Pakistan dengan parlemen di negara-negara ASEAN. Kami juga berharap pemerintah Pakistan mendukung pencalonan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020," ujar Bamsoet.

Mengenai kondisi dalam negeri Pakistan yang masih menghadapi sengketa perbatasan wilayah dengan India di wilayah Jammu Kashmir dipahami Bamsoet dengan menghormati sepenuhnya kedaulatan pemerintahan Pakistan dan India.

Dunia internasional melaporkan setidaknya Pakistan dan India sudah tiga kali terlibat perang yang menimbulkan banyak korban jiwa.

"Kami menghormati sepenuhnya kedaulatan pemerintahan Pakistan dan India. Sebagai sahabat, kami berharap sengketa perbatasan ini bisa segera diselesaikan dengan damai dan sesegera mungkin. Jika membutuhkan pihak ketiga sebagai jembatan diplomasi, Indonesia maupun negara lain di anggota Organisasi Konferensi Islam dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentu dengan senang hati akan membantu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama mantan Ketua Komisi III ini mengungkapkan, Pakistan sebagai negara Republik Islam juga mempunyai hubungan emosional dan ikatan sejarah kuat dengan Indonesia yang menjadi negara berpenduduk muslim terbesar dunia.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia dan Pakistan kata Bamsoet mempunyai peran besar dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia.

Khususnya, dalam mengatasi masalah terorisme yang hingga kini masih menjadi isu internasional.

"Bapak pendiri Bangsa Pakistan Muhammad Ali Jinnah dan Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno, telah menjalin persahabatan sejak kedua bangsa berjuang memperolah kemerdekaan. Kedua negara juga menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, bersama Myanmar, Sri Lanka dan India. Ini menjadi bukti kuatnya hubungan kedua bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia," kata Bamsoet.