Negosiasi Pelepasan 51 Persen Saham Freeport Masih Alot
Inalum meminta diskon atas harga yang dikeluarkan oleh Rio Tinto berdasarkan valuasi dari Deutsche Bank yang diketahui sebesar US$ 3,3 miliar.
Editor: Choirul Arifin
Laporan Reporter Kontan, Pratama Guitarra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perundingan pengambilalihan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) masih alot.
Padahal, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta tiga menterinya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno, menyelesaikan pengambilalihan itu pada April 2018.
Sejauh ini, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai kepala holding industri pertambangan yang ditugaskan oleh ketiga menteri itu untuk menyelesaikan pengambilan divestasi 51% saham Freeport Indonesia itu, dikabarkan masih melakukan negosiasi.
Terutama, terkait pengambil alihan participating interest (PI) 40% milik Rio Tinto sebagai upaya pemenuhan divestasi 51%.
Sumber KONTAN dari lingkup Kementerian ESDM mengatakan, perundingan pengambilan participating interest (PI) 40% sebagai upaya pemenuhan divestasi saham 51% itu masih alot. Khususnya berkenaan dengan harga.
Kata sumber tersebut, pihak Rio Tinto belum sepakat dengan penawaran yang dilakukan oleh Inalum.
Inalum meminta diskon atas harga yang dikeluarkan oleh Rio Tinto berdasarkan valuasi dari Deutsche Bank yang diketahui sebesar US$ 3,3 miliar.
“Diskon harga masih berkenaan dengan kerusakan lingkungan,” ungkapnya kepada KONTAN, Minggu (29/4).
Menurut informasi yang ia dapat, Inalum secara marathon tetap berunding supaya pada Senin (30/4) atau akhir April ini negosiasi dengan Rio Tinto bisa selesai. Rencananya, Inalum akan mengadakan konfrensi pers apapun hasil dari perundingan dengan Rio Tinto.
“Masih ada waktu 2 x 24 jam. Inalum yang akan adakan konfrensi pers apapun hasil perundingannya,” umbuhnya.
Sementara, Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama membantah adanya pencemaran lingkungan.
Ia bilang, kegiatan Freeport Indonesia mengelola limbah utama dari pertambangan dan pengolahan mineral tembaga atau tailings berdasarkan metoda yang disetujui dan diijinkan Pemerintah Indonesia.
Kata Riza, dampak lingkungan operasi Freeport Indonesia didokumentasikan, dipantau dan dikelola dengan baik serta tunduk pada pengawasan pemerintah.
