TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memberi waktu selama sepekan ini agar Satuan Tugas (Satgas) bisa membahas negosiasi terkait konflik yang terjadi di Garuda Indonesia.

"Saya beri waktu lagi untuk teknis negosiasikan antara sekarang hingga Jumat (29/6/2018)," katanya di Jakarta, Senin (25/6/2018).
Menurut dia, sejauh ini pembahasan mengenai masalah internal maskapai penerbangan nasional itu cukup baik.

"Saya kira bagus, tentu pemerintah harus koreksi diri juga tapi dari asosiasi serikat pekerja juga tidak boleh semaunya," sebutnya.

Luhut berharap segera ada titik temu untuk menyelesaikan konflik tersebut karena yang utama adalah kepentingan nasional. Ia juga menyebut, seharusnya tidak ada kepentingan nasional yang tercederai akibat masalah internal perusahaan.

"Kan selalu masalah itu mengenai gaji. Nah gaji pilot kita kan bagus antara Rp 75 juta sampai Rp 150 juta. Jadi tidak ada masalah gaji. Masalahnya menyangkut efisiensi, keamanan, dan menyangkut yang seperti itu," kata Luhut.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Pahala Mansury mengatakan pertemuan mediasi yang digelar Senin (25/6) dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kemenko Kemaritiman, Kantor Staf Presiden serta Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Sekretariat Bersama Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga).

Meski tidak menjelaskan secara gamblang pembahasan dalam mediasi tersebut, Pahala kembali menegaskan manajemen Garuda Indonesia membuka diri untuk berdiskusi demi mencari titik temu kisruh yang ada.

"Apakah terkait dengan kebijakan perusahaan, kebijakan SDM, kita membuka diri. Yang penting layanan kepada masyarakat masih kita jaga bersama agar tidak terjadi gangguan," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ancaman Mogok Pilot Garuda, Luhut Beri Waktu Negosiasi hingga 29 Juni"