Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Jangan Lupa, Ada Kewajiban Freeport yang Jadi Tanggungan Baru PT Inalum

KLHK sudah mengidentifikasi 48 masalah dalam lingkungan yang berkaitan dengan operasi tambang Freeport.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Jangan Lupa, Ada Kewajiban Freeport yang Jadi Tanggungan Baru PT Inalum
Warta Kota/Henry Lopulalan
Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kanan) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) menyaksikan penandatanganan nota pendahuluan perjanjian oleh Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi Gunadi (ketiga kanan) dan Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard Adkerson (kedua kiri) terkait pokok-pokok kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia di Kantor Kemenkeu,Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (12/7). Perjanjian antara PT Freeport McMoran dan Inalum tersebut mencakup perpanjangan operasi 2 x10 tahun hingga 2041, pembangunan smelter dan stabilitas finansial divestasi saham PT Inalum di PT Freeport Indonesia menjadi sebesar 51 persen dari sebelumnya sebesar 9.36 persen. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan Reporter Kontan, Pratama Guitarra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Niat induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan, PT Inalum, membeli 51% saham divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) masih menyisakan sorotan sejumlah kalangan.

Sorotan itu antara lain berkaitan dengan sejumlah kewajiban Freeport Indonesia yang belum terselesaikan.

Misalnya, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tembaga atau smelter. Sejumlah kalangan menilai, seiring peralihan kepemilikan saham PTFI, kewajiban yang saat ini belum dilaksanakan Freeport Indonesia itu akan menjadi tanggungan baru bagi Inalum.

Pengamat Hukum Sumber Daya Universitas Tarumanegara Ahad Redi mengatakan, jika Inalum sudah sah memiliki 51% saham PTFI, pembangunansmelter yang menjadi kewajiban Freeport Indonesia, juga menjadi kewajiban bagi Inalum.

Porsi tanggungan itu akan besar karena Inalum akan menjadi pemegang saham mayoritas. Bahkan, "Semua kewajiban yang saat ini belum dilaksanakan PTFI, juga menjadi tanggungan Inalum," terangnya, Jumat (13/7/2018).

Ahmad menyatakan, tidak hanya kewajiban membangun smelter, kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), termasuk deviden ke negara yang belum terbayarkan, juga menjadi tanggungan Inalum.

Berita Rekomendasi

"Ini salah satu kerugian pembelian saham divestasi Freeport. Mereka (Freeport McMoran) menang banyak," tandasnya.

Menanggapi aneka ragam sorotan tersebut, Head of Corporate CommunicationInalum Rendi A Witular menyatakan, kewajiban membangun smelter tetap menjadi ranah dari Freeport Indonesia. "Tapi, nanti kami lihat dulu seperti apa," katanya.

Berkenaan dengan isu lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan bahwa instansinya sudah terus-menerus mendiskusikan persoalan ini.

Bahkan KLHK sudah mengidentifikasi 48 masalah dalam lingkungan yang berkaitan dengan operasi tambang Freeport.

Baca: Terbang ke Palembang, Jokowi Tinjau Venue Asian Games Bareng Menpora Singapura

"Terus kami kontrol. Sudah diselesaikan 35 poin dan masih tersisa 13. Dari 13 poin ini saya cek ada tujuh yang hampir selesai juga," ungkap Siti tanpa menyebut lebih rinci.

Dalam audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penerapan kontrak karya PTFI tahun anggaran 2013-2015, perusahaan asal Amerika Serikat itu melanggar sejumlah ketentuan lingkungan.

Baca: Demi Muluskan Proyek PLTU Riau-1, Johannes Kotjo Menyuap Eni Muliani Rp 4,8 Miliar

Misalnya, penggunaan kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasionalnya tanpa izin.

Penggunaan kawasan hutan lindung itu dinilai telah menabrak Undang-Undang No 19/2004 tentang Kehutanan. UU ini mengatur pinjam pakai harus seizin menteri.

Selain itu, PTFI dinilai mencemari lingkungan di sungai, hutan, muara, dan laut. Akibatnya, potensi kerugian negara karena kerusakan itu mencapai Rp 185 triliun.

Tito Sulistio, mantan direktur utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai, apabila pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas, seluruh kewajiban PTFI yang belum dijalankan otomatis bakal menjadi tanggung jawab Inalum.

"Kalau Freeport McMoran menjanjikan investasi melalui PTFI, sementara Pemerintah Indonesia juga memiliki 51% PTFI, itu sama saja pemerintah juga berjanji pada dirinya sendiri," sindir Tito.

Sumber: Kontan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas