Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta semua pihak tak serta-merta menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

Menurutnya, depresiasi rupiah masih relatif terkendali di tengah penguatan nilai tukar USD yang menjadi persoalan global.

“Pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan langkah-langkah yang konkret dan terus-menerus untuk mengatasi masalah ini termasuk melakukan langkah koordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas yang bertanggung jawab soal stabilitas nilai tukar dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan, red) selaku pengawas industri jasa keuangan,” ujar Misbakhun, Minggu (15/7/2018).

Menurutnya, ‎kurs USD saat Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014 adalah sekitar Rp 12.030, dimana USD pernah berada di kisaran Rp 14.800 pada 24 September 2015. Namun, kini USD di kisaran Rp 14.400.

Politikus Golkar itu pun membandingkan depresiasi rupiah dengan mata uang negara-negara lain. Misalnya, peso Argentina (ARS).

Tiga tahun lalu, USD setara dengan ARS 9,1. Tapi dua tahun silam, ARS terdepresiasi. Nilai USD menjadi ARS 14,8.

Setahun kemudian ARS kembali terdepresiasi. Nilai USD meningkat menjadi setara ARS 16,8.

Sedangkan enam bulan lalu, USD menguat menjadi setara ARS 18,6. Bahkan sebulan silam ARS makin terdepresiasi.

USD pun menjulang menjadi ARS 25,6. Sedangkan saat ini USD setara ARS 27,1.

“Size ekonomi Indonesia dengan Argentina memang berbeda. Tapi depresiasi ARS ini sudah mencapai 300 persen dalam tiga tahun,” ujarnya.

Demikian pula dengan rupee India (INR). Sekitar sepuluh tahun lalu USD masih setara dengan INR 42,1.

Kemudian lima tahun lalu USD menjadi setara INR 59,3. Setahun lalu, USD sudah menjadi INR 64,3.

Tapi sebulan silam kurs INR terhadap USD kian anjlok. USD menjadi setara INR 67,1. Berdasar catatan terkini, USD sudah menjadi setara 68,5.