TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyarankan kepada Pemerintah agar serius menjadikan Sistem Ekonomi Pancasila menjadi kebijakan publik yang impact-nya bisa dirasakan masyarakat luas.

Alias tidak hanya sebatas jadi bahan perdebatan di ruang diskusi.

Jimly menegaskan, hal ini penting demi menjaga kedaulatan Indonesia.

“Konstitusi Indonesia tidak hanya berisi konstitusi politik seperti di Amerika Serikat, tetapi juga konstitusi ekonomi,” tegasnya saat menjadi pembicara dalam workshop penyusunan buku putih 'Sistem Ekonomi Pancasila' yang diselenggarakan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Diskusi ini dihadiri peserta dari kalangan akademisi dari berbagai daerah dan pejabat pemerintah.

Baca: SP Pertamina Turun ke Jalan, Protes Akuisisi 51 Persen Saham Pertagas oleh PGN

Jimly menambahkan, konstitusi tersebut sangat penting. Dengan demikian, jika ada peraturan yang bertentangan, maka dapat dibatalkan.

Jimly tak menampik, perubahan dunia global, termasuk di bidang ekonomi, terus terjadi dan tidak dapat dihindari.

Namun dia menegaskan, partisipasi dalam perkembangan global tersebut bukan tanpa kontrol. Perlu ada panduan ruh bangsa Indonesia. “Di sinilah Ekonomi Pancasila menjadi penting,” katanya.

Dia memaparkan, Ekonomi Pancasila harus membimbing semua aktor ekonomi untuk mendukung kemajuan bangsa.

Aktor yang dimaksud tidak hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha agar tidak hanya berpikir untuk memperkaya diri sendiri, namun ikut menjadi aktor pembangunan bangsa.

Baca: Harga Jengkol di Pasar Ciawi Makin Mencekik Leher, Tembus Rp 80.000 Per Kilogram

Di kesempatan sama, Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta menyatakan, pentingnya kehadiran Ekonomi Pancasila sebagai konstitusi di Indonesia, sebagai amanat para pendiri bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945.

Arif menyatakan, sistem Ekonomi Pancasila selain menjadi ruh, juga menjadi koridor dalam kebijakan di bidang perekonomian atau yang terkait dengan hal itu.

Pada dasarnya, amanat penting yang perlu diterjemahkan dalam pelaksanaan sistem Ekonomi Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. “Amanat ini harus menjadi pegangan penting dalam implementasi Ekonomi Pancasila,” ungkapnya.

Dalam prosesnya, kebersamaan atau kekeluargaan dalam kegiatan ekonomi nasional harus menjadi ciri khas. Jangan sampai, yang kuat justru menyingkirkan yang lemah atau kecil.

“Di sinilah peran pemerintah menjadi sangat penting, yaitu menjaga keseimbangan dalam kegiatan ekonomi,” ujar Arif Budimanta.

Hal serupa juga ditegaskan Jimly Asshiddiqie bahwa kerja sama yang dimaksud harus merupakan sinergi positif. “Jangan dipahami sebagai pertandingan,” ungkapnya.

Dalam Ekonomi Pancasila dibutuhkan kemitraan yang jelas dan saling menguntungkan antara pemilik usaha, pengurus perusahaan dan karyawan.

Jangan dibiarkan karyawan menderita, terutama setelah pensiun, sementara perusahaannya kaya raya. “Ini hanya bisa terwujud kalau model relasinya adalah kemitraan,” tegasnya.