TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo telah mengeluarkan target pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,3 persen.

Joko Widodo telah menyiapkan langkah-langkah untuk meraih pertumbuhan perekonomian nasional tersebut diantaranya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur.

Tidak hanya di Indonesia Timur tapi juga di daerah-daerah perbatasan dan daerah tertinggal serta lebih fokus dalam mengurangi kemiskinan.

"Pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen dengan pertumbuhan yang akan semakin adil dan merata," ucap Jokowi di Sidang RAPBN 2018, Kamis (16/8/2018).

Baca: Prabowo Merasa Terhormat Bakal Dapat Kartu Anggota NU

Langkah berikutnya adalah meningkatkan potensi ultra mikro, usaha mikro, kecil, menengah, hingga koperasi yang ditunjang dengan kebijakan menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi hanya 0,5 persen.

Tahun 2019, bantuan kepada UMKM dan Koperasi melalui subsidi KUR akan mencapai Rp12,2 triliun dan dana bergulir bagi usaha ultra mikro sebesar Rp3 triliun.

Sektor swasta juga didorong untuk makin berperan sehingga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan semakin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh," ungkap Jokowi.

Tentunya iklim investasi terus diperbaiki agar efisien dan terukur, melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi sehingga industri khususnya industri manufaktur, industri jasa, dan industri digital dapat berkembang.

"Hal ini penting untuk mendorong berkembangnya industri, khususnya industri skala kecil dan menengah di bidang manufaktur, konstruksi, serta industri jasa, termasuk industri berbasis digital yang sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang produktif dan inovatif," ujar Jokowi.

Ada pula Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga perlu dijaga, dan investasi serta ekspor perlu didorong untuk ditingkatkan.

Di tahun 2019, Pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5 persen plus atau minus 1 persen untuk menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa, khususnya pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi nasional dan efisiensi di sepanjang rantai pasokan.