Laporan Reporter Tribunnews, Syahrizal Sidik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang hari ini menyentuh level Rp 14.822 per dolar AS turut direspons anggota dewan.

Depresiasi kurs Rupiah sejak awal tahun hingga awal September 2018 ini telah mencapai 9,04 persen.

Dalam Rapat Paripurna yang membahas RAPBN 2019 pada Selasa (4/9/2018) di Kompleks Parlemen, Jakarta, tiga anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra, Demokrat dan PAN menyampaikan interupsinya.

Anggota dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo menyampaikan perihal kurs Rupiah yang mendekati Rp 15 ribu per dolar AS selalu dikatakan Presiden Jokowi di hadapan rakyat bahwa kondisi tersebut tidak perlu perlu dikhawatirkan.

“Perlu diketahui kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena begitu banyak komoditas pangan itu impor mulai dari kedelai hampor 100 persen, jagung impor, gula impor, susu 80 persen impor, ini menurut saya udah terlalu memprihatinkan,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan.

Baca: Pilihan Warna Baru Suzuki All New Satria

Interupsi juga disampaikan Michael Wattimena dari Fraksi Partai Demokrat yang menyoroti pelemahan kurs Rupiah seharusnya tidak melulu menyalahkan dampak eksternal seperti tekanan krisis di Argentina dan Turki maupun perang dagang Amerika Serikat dengan China. “Kalau bisa jangan segala sesuatu salahkan pihak luar, kami minta ibu jelaskan fondasi ekonomi kita saat ini,” ujar Wattimena.

Baca: Iuran Macet BPJS Ketenagakerjaan Mencapai 37.000 Perusahaan

Menurut Wattimena, kondisi kurs Rupiah yang saat ini hampir menyentuh level Rp 15 ribu per dolar AS, pemerintah harus terbuka perihal kondisi sesungguhnya fundamental ekonomi Indonesia.

“Sekarang kurs Rupiah sudah jadi Rp 14.900, kondisi ini kami ingin ibu menjelaskan ke kami secara jujur dan setulusnya gimana kondisi fundamental ekonomi kita. jujur kami tidak mau lagi berada pada suasana kelam 1998,” imbuhnya.

Sementara, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Haerudin, mengemukakan soal risiko utang.

“Kami ingatkan sejak semula bu menteri kalau utang sudah tak terkendali punya risiko besar kepada negara. Mohon hati hati tiap tambah utang jangan sampai utang melebih ambang batas kemampuan,” pungkasnya.