Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah untuk menunda sebagian program kelistrikan 35.000 Megawatt (MW) karena adanya pelemahan rupiah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga cadangan devisa negara.

Proyek pembangkit tersebut ditunda karena banyaknya komponen dari luar negeri yang digunakan untuk pengoperasian pembangkit sehingga dikhawatirkan akan menggerus devisa nasional.

Lalu berapa tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang digunakan pada pembangkit listrik? 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan komponen yang digunakan berkisar 20 sampai 40 persen.

"TKDN di bidang kelistrikan realisasinya 20 sampai 40 lah ya. Ini macam-macam itu kan blending ya dari berbagai kapasitas," ungkap Jonan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).

Lebih rinci lagi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) komposisi TKDNnya semakin besar daya yang dihasilkan tingkay komponen dalam negerinya sekakin sedikit.

Baca: Hari Ini Bank-bank Besar Sudah Jual Dolar di Level Rp 15.000

Untuk PLTU sampai 15 mw kata Jonan komponen dalam begerinya 70,20 persen, PLTU 15-20 MW TKDN mencapai 60,46 persen.

Lalu untuk PLTU 25-100 MW, komponen lokalnya 37,82 perse, PLTU 100-600 MW komponen lokalnya 37,21 persen, kalau PLTU yang di atas 600 MW komponen lokalnya 33 persen.

"Memang ada data dari Kemenko ekonomi dikatakan TKDNnya hanya separuh dari rencana," kata Jonan.

Sementara Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) komponen dalam negerinya sekitar 20 persen, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kira-kira 57 persen.

Sedangkan Pembangkit Listrik Panas Bumi dengan kapasitas 5 MW TKDN sekitar 5 persen, kalau yang 10-60 MW 30 persen, sama dengan yang 60-110 MW kira-kira 28 persen.

Kemudian Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) kira-kira 43 persen dan Pembangkit Listrik dan Tenaga Uap (PLTGU) sekitar 30 persen.

Adapun proyek listrik yang ditunda sebesar 15.200 MW dari target 35.000 MW, yang pelaksanaannya diundur ke tahun 2019 hingga 2026 yang disesuaikan dengan kebutuhan listrik nasional.

“Ditunda ada yang sampai ke 2021 ada juga sampai 2026 jadi digeser sesuai kebutuhan kelistrikan nasional. Gak dibatalkan,” kata Jonan.

Dengan ditundanya proyek kelistrikan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban impor hingga 10 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 149 triliun kurs Rp 14.900.

“Pergeseran ini, tekanan dari pengadaan untuk barang impor kurang. Kira-kira kurangi beban impor 8 sampai 10 miliar dolar AS," pungkas Jonan.