Laporan Reporter Kontan, Dityasa H Forddanta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kericuhan dalam internal GRAB masih kerap terjadi. Teranyar, aspirasi yang kurang tersampaikan dengan baik membuat Komunitas mitra pengemudi taksi dan ojek online yang tergabung dalam aksi Gerakan Hantam Aplikator Nakal (Gerhana) meradang.

Humas Aksi Dedi Hariyonti, meminta pemerintah mengusir dan menutup GRAB karena sejauh ini dianggap sekadar janji.

Tidak memenuhi permintaan para mitra terkait kesejahteraan karena faktanya penetapan tarif masih rendah.

”Kami meminta pemerintah menghadirkan aplikator yang professional, adil, transparan dan menyejahterakan semua pihak," tegas Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (12/9/2018).

Asal tahu saja, aksi demonstrasi Gerhana yang berlangsung di kantor GRAB, Lippo Kuningan, awal pekan ini. Peserta aksi membawa empat poin untuk disampaikan kepada manajemen GRAB.

Menagih janji terkait kesejahteraan, menolak aplikator menjadi perusahaan transportasi, menolak eksploitasi terhadap ojek online, dan menolak keras kartelisasi serta monopoli bisnis transportasi online.

Aloh-alih bisa bertemu dengan Managing Director GRAB, Ridzki Kramadibrata, peserta aksi justru hanya dipertemukan dengan staf legal GRAB.

Suasana pun sempat tegang karena menilai Ridzki selalu menghindar setiap ada penyampaian aspirasi. Sebab keinginan para mitra untuk bertemu Managing Director GRAB, Ridzki Kramadibrata, tidak terlaksana.

Baca: Jalanan di Kota Hanoi Memerah Menjelang Peluncuran Ojek Online Go Viet di Vietnam

Padahal, pihak kepolisian sempat membantu untuk membujuk Ridzki keluar dari ruangan menemui peserta aksi. Namun, upaya tersebut gagal.

Karena hal tersebut, Penanggung Jawab Aksi, Yansen Wage menilai manajemen GRAB tidak memiliki itikad baik. Dia bahkan meminta pemerintah mencabut izin grab. "Kami juga meminta pemerintah mengusir GRAB dari Indonesia," tegas Yansen.

Baca: Hampir 50 Persen Rampung, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) Bisa Digunakan di Mudik Lebaran

Dia menambahkan, aspirasi pengemudi transportasi online di 18 provinsi kepada kantor daerah GRAB di daerah juga seringkali tidak menghasilkan keputusan.

”Karena kantor daerah GRAB selalu mengatakan keputusan final di kantor pusat. Makanya kami berdemonstrasi di kantor GRAB pusat,” ungkapnya.

Baca: SBY Jadi Juru Kampanye Prabowo, AHY Jadi Dewan Pembina Timses

Ini kesekian kalinya kantor GRAB diserbu peserta aksi. Berbagai permasalahan menerpa pengemudi GRAB di daerah.

Kantor Grab di Kompleks CBD Polonia, Medan, misalnya, pernah didemonstrasi oleh ratusan mitra GRAB BIKE pada Maret 2018.

Para mitra pengemudi memprotes manajemen yang tidak kunjung membayarkan promo dan insentif serta memprotes kebijakan yang dinilai semakin memberatkan.