TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani mengatakan saat ini perbedaan data antarpemangku kepentingan menjadi masalah utama dalam polemik impor beras.

Sebab menurutnya, dari empat institusi yang menangani soal beras; Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memilki data yang berbeda.

Untuk itu, Rosan mengusulkan pentingnya ada data tunggal yang dikeluarkan otoritas terkait yang nantinya juga harus diikuti oleh instansi lainnya.

“Saya rasa harus ada data tunggal, itu mutlak diperlukan, siapa yang mengeluarkan yang lain harus ikut, karena kalau tidak keadaannya seperti sekrang,” kata Rosan, di sela acara diskusi Ketahanan Pangan Nasional Tahun Politik 2019 di Menara Kadin, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Seperti diketahui, perdebatan ihwal polemik impor beras kembali mengemuka beberapa waktu lalu. Perbedaan pendapat yang cukup keras dilontarkan Direktur Utama Perusahan Umum Badan Urusan Logistik Budi Waseso kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal gudang yang menyimpan cadangan beras bukan menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan. Padahal, menurut Buwas, hal itu diperlukan koordinasi antarpihak terkait.

“Masalah utama data yang berbeda, ini tanggungjawab siapa sebetulnya, karena tadi kalau kita ambil kesimpulan, salah satunya ini pokok maslahnya. Empat instansi punya empat data berbeda dan semua mempunyai keyakinan semua benar,” kata Rosan.

Untuk itu, Kadin, dalam hal ini tetap menjaga agar para pemangku kepentingan untuk duduk bersama untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Nantinya, usulan yang dibahas dalam diskusi hari ini yang melibatan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog beserta Kadin akan didiskusikan lebih lanjut di kementerian terkait sebelum direkomendasikan kepada Presiden Jokowi.

“Kalau tidak bersatu, jalan sendiri-sendiri dan ini yang makin repot nantinya,” imbuh Rosan.