TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) akan tetap komit berjuang bersama pemerintah dalam merealisasikan target Program Sejuta Rumah (PSR).

Meski sejumlah kendala masih terjadi di lapangan, namun dengan komunikasi yang baik asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu yakin program tersebut dapat terealisasi.

Sepanjang 2017, REI sudah membangun sekitar 206 ribu unit rumah bersubsidi. Pencapaian tersebut, adalah raihan terbesar secara asosiasi. Sedangkan tahun ini, REI menargetkan pembangunan 230 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengungkapkan kalau ditambah lagi dengan 178 ribu rumah nonsubsidi baik tapak maupun apartemen yang dibangun anggota REI pada 2017, maka tahun lalu kontribusi REI setidaknya mencapai 384 ribu unit atau hampir 40 persen dari capaian Program Sejuta Rumah (PSR).

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa REI adalah penyumbang terbesar dalam PSR. Ini sejalan dengan tagline REI sebagai garda terdepan membangun rumah rakyat yang dicanangkan sejak Eman, demikian dia akrab dipanggil, terpilih sebagai Ketua Umum DPP REI pada 2016.

“Kita harus dukung terus program ini, kenapa? Karena program ini kebetulan kompetensinya ada di REI, jadi pengalaman kita ada disitu,” ungkap dia pada acara Diskusi dan Media Gathering Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jimmers Mountain Resort, Cisarua, Puncak, Bogor, Jumat (28/9/2018).

Dengan membantu masyarakat membangun rumah, kata Eman, maka anggota REI bisa bekerja sekaligus beramal. Bekerja untuk bisnisnya, dan beramal karena membantu banyak orang yang ingin punya rumah.

Sementara itu, jelang dua tahun kepengurusan REI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Soelaeman Soemawinata dan Sekretaris Jenderal Paulus Totok Lusida, berbagai capaian sudah berhasil diraih asosiasi ini.

Dari tujuh pilar utama yang menjadi prioritas kerja kepengurusan periode 2016-2019, praktis hampir seluruhnya sudah dilakukan. Selain beberapa usulan review regulasi yang sedang diperjuangkan.

Ketujuh pilar yang lahir dari hasil berkeliling ke daerah-daerah tersebut yakni pendidikan dan pelatihan (diklat), pembiayaan dan perbankan, pertanahan, perizinan, perpajakan, infrastruktur dan tata ruang serta hukum dan regulasi.

Pertama, terkait penyelenggaraan diklat. Menurut Eman (demikian dia akrab dipanggil), saat ini diklat sudah dilakukan secara terorganisir di hampir semua daerah oleh Badan Diklat DPP REI yang dibentuk dengan tugas pokok menyusun materi diklat, menyiapkan tim pengajar dan mengkoordinasikan penyelenggaraan diklat di daerah.

Menurut Eman, permintaan dari daerah untuk melaksanaan diklat cukup luar biasa yang menunjukkan bahwa anggota REI di daerah memang membutuhkan program tersebut. Dengan menggalakkan kembali diklat menunjukkan REI memberikan perhatian besar terhadap sumber daya manusia yang menjalankan bisnis properti.

Nantinya, pengembang yang sudah mengikuti diklat akan disertifikasi oleh REI sendiri karena asosiasi ini telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang properti yang secara negara sudah disahkan untuk melakukan sertifikasi.

Kedua, mengenai pembiayaan dan perbankan. REI menjadi satu-satunya asosiasi perusahaan properti yang memiliki kerjasama riset dan kajian terkait bisnis properti dengan Bank Indonesia.

Relaksasi aturan Loan to Value (LTV) merupakan salah satu kebijakan yang diendorse REI untuk mempercepat pemulihan pasar properti, dan akhirnya mendapat persetujuan dari BI.