TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Badan Anggaran DPR menyetujui perubahan asumsi kurs Rupiah yang disampaikan Pemerintah dari sebelumnya Rp 14.500 per dolar AS menjadi Rp 15.000 per dolar AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, perubahan asumsi kurs itu merupakan nilai tengah yang diusulkan pemerintah selaras berubahnya proyeksi Bank Indonesia terkait nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp 14.800 hingga Rp 15.200 per dolar Amerika Serikat di tahun depan.

“Keseluruhan kurs 2018 rata-rata Rp 15.000 (per dollar AS). Tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih akan berlanjut meski Gubernur BI menyampaikan tahun 2019 ada faktor yang lebih positif terutama di semester kedua,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Ruang Rapat Banggar DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Karena perubahan asumsi kurs Rupiah tersebut, Sri mengatakan adanya peningkatan dari sisi pendapatan negara sebesar Rp 10,3 triliun menjadi Rp 2.165,1 triliun dari postur RAPBN 2019 sebelumnya.

“Dengan perubahan nilai tukar tersebut, pendapatan negara akan naik 10,3 triliun, PPh migas naik menjadi 2,23 triliun,” jelasnya.

Selain itu, dengan asumsi kurs yang lebih tinggi, belanja negara juga naik menjadi Rp 2.462,3 triliun. “Dengan kenaikan kurs, ini akan menaikkan belanja Rp 10,9 triliun," kata Sri Mulyani.

Rinciannya, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang naik menjadi Rp 1.635 triliun dari usulan sebelumnya Rp 2.439,7 triliun, belanja Kementerian/Lembaga Rp 840,5 triliun, dan belanja non K/L Rp 794 triliun.

Sementara itu, asumsi makro dalam RAPBN 2019 yang masih tetap sama seperti yang diajukan sebelumnya antara lain pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 3,5 persen, dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen.

Selanjutnya, harga minyak mentah 70 dolar AS per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari, lifting gas 1.250 ribu barel per hari dan cost recovery 10,22 miliar dolar AS.