Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) memprediksi pertumbuhan kredit tahun depan tidak akan sekinclong tahun ini.

Karenanya, perseroan hanya memasang ematok pertumbuhan kredit 11,5 persen tahun depan secara tahunan dari 13 persen di 2018  lantaran meningkatnya ketegangan perang dagang dan tekanan nilai tukar valas di pasar uang.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan, meningkatnya ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dengan sejumlah negara maju akan diprediksi akan membuat ekspansi bisnis terhambat dan menimbulkan gejolak di pasar keuangan. 

Selain itu, adanya kelanjutan normalisasi kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve yang akan menaikkan suku bunga acuannya juga menjadi pertimbangan perseroan menetapkan target pertumbuhan kredit yang lebih rendah dari tahun ini karena akan mempengaruhi likuiditas di dalam negeri. 

Dia memprediksi, Bank Indonesia akan cenderung mengetatkan kebijakan moneternya untuk mengimbangi ketidakpastian global tersebut dengan kembali menaikkan tingkat bunga acuannya. 

Baca: Pelunasan Divestasi 51 Persen Saham Freeport Dibayar Bulan Desember

“Arus dana keluar cukup besar mengalir balik karena suku bunga USD menguat, pasti akan kembali ke negara asal. BI melakukan sedikit pengetatatn dari suu bunga, kami memperkirakan suku bunga acuan BI akan naik lagi sekitar 25 basis sampai akhir tahun,” kata Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman Arif Arianto di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (17/10/2018). 

Hingga triwulan III-2018, Bank Mandiri membukukan laba bersih Rp 18,1 triliun.

Angka tersebut naik 20 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Kenaikan laba bersih perseroan ditopang oleh meningkatnya net interest income sebesar 4,2 persen menjadi Rp 40,5 triliun dan fee based income sebesar sebesar 11,4 persen menjadi Rp 18,75 triliun. 

Untuk tahun depan, sumber laba Bank Mandiri masih akan ditopang pendapatan bunga (net interest income), pendapatan berbasis komisi (fee based income) dan pendapatan investasi seperti obligasi negara.