TRIBUNEWS.COM, JAKARTA – Empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pengusaha menilai ada beberapa sektor yang kinerjanya cukup berhasil. Sektor tersebut adalah infrastruktur, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Namun demikian, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani memberikan catatannya terkait kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

Baca: Catatan Indef soal Kinerja 4 Tahun Jokowi-JK

Shinta mengatakan, bagi pengusaha, kunci utama dalam pemerintahan Jokowi adalah bagaimana infrastruktur, perpajakan, tenaga kerja, dan investasi ditangani dengan baik.

Karena sektor tersebut merupakan hal yang terus menjadi tantangan bertahun tahun dan seakan-akan tidak pernah tertangani dengan baik padahal memiliki implikasi yang luar biasa dalam mendorong perekonomian Indonesia agar tidak tertinggal dengan negara lain, misalnya Vietnam atau Malaysia.

“Dari sisi infrastruktur, dengan pencapaian yang ada saat ini dan waktu pengerjaan kami cukup puas karena mampu mendorong penyebaran sentra ekonomi secara lebih baik baik. Program-program pemerintah pun difokuskan untuk penyebaran pertumbuhan,” kata Shinta kepada Tribunnews.com, Senin (22/10/2018).

Salah satu contohnya, kata Shinta, jika membandingkan pertumbuhan ekonomi regional di triwulan II-2018 menunjukkan bahwa ada peningkatan porsi pertumbuhan daerah dalam pembentukan pertumbuhan nasional. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua semuanya menunjukkan kenaikan porsi terhadap pertumbuhan nasional

Shinta menjelaskan, dari sisi tenaga kerja pemerintah sudah cukup bagus dengan membuat formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), program pemagangan nasional untuk link and match pendidikan dengan kebutuhan industri, program Tapera dan lain-lain.

Sedangkan untuk perpajakan, menurutnya hak itu harus ditingkatkan dari sisi tata cara pelaporan yang lebih efisien, perumusan strategi fiskal yang tepat untuk mendorong industri tanpa mengganggu penerimaan negara.

“Tata cara pengajuan insentif fiskal yang lebih mudah, dan tax compliance yang masih rendah bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak,” ungkapnya.

Adapun untuk investasi, menurutnya hal tersebut merupakan bagian yang paling maju dalam pemerintahan Jokowi. Namun sayangnya hal ini dicederai dengan implementasi layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) yang masih bermasalah.

Inflasi Terjaga

Pengusaha menilai, usaha pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat juga patut diapresiasi karena beberapa tahun ini inflasi cukup terjaga yang memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia memprediksi inflasi Oktober 2018 sebesar 0,12 persen secara bulanan. Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, berdasarkan survei terbaru bank sentral perihal pengendalian harga pada pekan ketika Oktober 2018.

“Berdasarkan survei pemantauan harga sampai minggu ketiga bulan ini kita perkirakan bahwa inflasi di bulan Oktober itu sekitar 0,12 persen month to month, jadi kalau dilihat year on year itu sekitar 3 persen,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Kompleks Bank Indonesia, Jumat (19/10/2018).

Perry menyatakan, dengan level tersebut, inflasi masih tetap rendah dan terkendali. “Itu mengkonfirmasi perkiraan kita sebelumnya di akhir tahun ini inflasi akan berada di bawah 3,5 persen,” tuturnya.

Sementara itu, Shinta memberikan catatan terkait proporsi jumlah pengangguran menurun, tapi bila dilihat dari jumlah memang naik sekitar 2 juta pada Februari 2018, hal ini terjadi karena tren otomatisasi mengakibatkan pelaku usaha bisa lebih meningkatkan efisiensi.

“Bila dilihat dari proporsi investasi dan pertumbuhan memang yang lebih banyak adalah industri jasa dan lainnya,” kata Shinta.

Sementara, sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, pertanian cenderung stagnan atau menurun karena sudah sangat kompeititif dan mulai mengadopsikan berbagai teknologi baru yang lebih efisien.