PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mencatatkan laba perusahaan sebelum selisih kurs pada kuartal III tahun 2018 sebesar Rp9,6 triliun.

Angkanya meningkat 13,3 persen dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 8,5 triliun.

Pertumbuhan laba ditopang kenaikan penjualan dan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan serta adanya kebijakan pemerintah DMO harga batubara.

Nilai penjualan tenaga listrik mengalami kenaikan sebesar Rp 12,6 triliun atau 6,93 persen menjadi Rp 194,4 triliun. Sementara capaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 181,8 triliun.

Volume penjualan hingga September 2018 sebesar 173 Terra Watt hour (TWh) atau tumbuh 4,87 persen dibanding dengan tahun lalu sebesar 165,1 TWh.

"Perusahaan terus mempertahankan tarif listrik tidak naik, dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan agar bisnis serta industri semakin kompetitif guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Executive Vice President Corporate Communication and CSR I Made Suprateka dalam keterangan tertulis, Rabu (31/10/2018).

Jumlah pelanggan pada kuartal III 2018 telah mencapai 70,6 juta atau bertambah 2,5 juta pelanggan dari akhir tahun 2017.

Hal ini sehingga mendorong kenaikan rasio elektrifikasi nasional dari 95,07 persen pada 31 Desember 2017 menjadi 98,05 persen pada 30 September 2018.

Capaian rasio elektrifikasi tersebut telah melebihi target tahun 2018 yang dipatok sebesar 96,7 persen.

Kebijakan Pemerintah DMO harga batubara untuk sektor kelistrikan dianggap berjalan efektif, sehingga kenaikan harga komoditas batubara internasional tidak berdampak signifikan terhadap beban operasi perusahaan.

Penggunaan pembangkit yang berbiaya operasi lebih murah menggunakan batubara semakin meningkat.

Sejalan dengan kemajuan program 35 Giga Watt, sejak Januari 2015 hingga September 2018, PLN telah menanamkan dana untuk investasi sebesar Rp 248 triliun.

Pada periode yang sama, peningkatan jumlah pinjaman sebesar Rp 148 triliun atau 60 persen dari total Investasi.

"Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan dana internal PLN masih sangat memadai yaitu sekitar 40 persen atau Rp 100 triliun dari seluruh kebutuhan investasi tersebut," kata Suprateka.

Meski sebagian besar pinjaman PLN masih akan jatuh tempo pada 10-30 tahun mendatang, namun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan hanya untuk keperluan pelaporan keuangan, maka pinjaman Valas tersebut harus diterjemahkan (kurs) ke dalam mata uang rupiah.

"Sehingga memunculkan adanya pembukuan selisih kurs sebesar Rp 17 triliun," sebut Suprateka. (*)