Laporan Reporter Kontan, Grace Olivia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasib Merpati Nusantara Airline belum jelas. Kementerian Keuangan (Kemkeu), selaku pemilik tagihan separatis (dengan jaminan) terbesar, hingga saat ini masih menangguhkan usulan restrukturisasi maskapai pelat merah tersebut.

Lantas, penolakan tersebut mengulur putusan hasil Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang rencananya baru akan digelar kembali Rabu (14/11/2018).

Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait hal ini. Di satu sisi, ia menjelaskan posisi pemerintah dalam hal ini terbagi sebagai pemilik BUMN, tapi juga kreditur yang memberi pinjaman kepada perusahaan.

"Pemerintah memiliki banyak kaki. Kaki pertama, BUMN (Merpati) itu milik pemerintah. Kaki kedua, pemerintah juga sebagai kreditur yang posisi pinjamannya memiliki landasan atau yang disebut kolateral," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dhanapala, Senin (12/11/2018).

Baca: Rencana Wuling Motors Ramaikan Pasar SUV Mid-Size Indonesia

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berharap Merpati bisa direvitalisasi, dengan syarat harus dilakukan secara kredibel.

Menurutnya, siapapun pihak investor yang telah bernegosiasi dengan PT Perusahaan Pengelola Aset harus memiliki rekam jejak (track record) yang jelas. Selain itu, investor juga seharusnya memiliki kemampuan, teknologi, dan modal yang memadai.

Baca: Pagi Ini Mobil Listrik Blits Memulai Ekspedisi Jelajah Nusantara

"Jangan yang masuk ke Merpati hanya bawa nama, tapi tidak bawa expertise, tidak bawa teknologi, dan tidak bawa uang. Cuma bawa nama saja,” katanya.

Toh, ia bilang, kalau Merpati berujung pailit, pemerintah tak akan mendapat pengembalian pinjaman yang maksimal pula.

"Persoalannya, apakah perusahaan ini tetap bisa dihidupkan dan memiliki nilai ekonomi maupun kegiatan yang bisa menunjang pemulihan keuangannya, itu tentu saja sangat ideal dan pasti membutuhkan injeksi kapital baru," kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Kemkeu akan mendorong PT PPA untuk mengevaluasi setiap skenario yang hendak ditawarkan pada Kemkeu. "Kami akan meng-encourage PT PPA melakukan due diligence terhadap apa pun skenarionya, nanti kita cari yang terbaik," lanjutnya.

"Kalau mereka (investor) memiliki modalitas yang kredibel, kita siap untuk mendukung secara baik," tandas Sri Mulyani.