TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memberhentikan sementara dua proyek infrastruktur untuk mengatasi kemacetan dan revisi pembebasan lahan.

Dua proyek yang dihentikan sementara itu adalah proyak kereta cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek.

Pemberhentian dilakukan di titik kilometer 11 hingga 17 sebab membuat jalur tol Jakarta-Cikampek semakin macet.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, kebijakan penghentian sementara itu tentunya sangat positif bagi neraca perdagangan. Sebab, pemerintah saat ini sedang berfokus mengurangi laju impor untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan. Kedua proyek tersebut memiliki komponen impor yang cukup besar.

“Tentu kalau lihat dari dua proyek ini dan proyek-proyek di listrik, itu semuanya yang sangat capital intensif dan memang komponen impornya cukup besar," ujar Sri Mulyani, Kamis (22/11/2018) di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta.

Namun mengenai kebijakan mengenai kelanjutan proyek tersebut, Sri Mulyani akan mendiskusikannya lebih lanjut dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Nanti saya koordinasi dengan Pak Menhub saja mengenai policy beliau,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, tidak ada masalah dari sisi pendanaan dari kedua proyek tersebut.

Sebab, investasi yang digelontorkan untuk pembangunan kereta cepat berasal dari dua sumber. Sebanyak, 75 persen berasal dari China Development Bank (CDB), dan 25 persen dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Sedangkan, untuk proyek LRT Jabodebek pendanaannya berasal dari kredit sindikasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta serta Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). "Tidak ada isu soal itu (pendanaan)," ungkapnya.

Pemerintah juga optimis kedua proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan target yang ditetapkan sejak awal meski pengerjaannya ditunda. "Mungkin ini tertunda beberapa waktu. Tapi akan selesai juga. Masih on the track,” tuturnya.