Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyayangkan sikap anggota Serikat Pekerja (SP) PLN yang berencana mogok kerja apabila tuntutannya tak dipenuhi.

Menurut Jonan, pegawai PLN sebagai pelayan publik tak seharusnya melakukan aksi mogok kerja, karena listrik merupakan hak rakyat dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Jonan pun meragukan loyalitas pegawai PLN yang berniat mogok kerja tersebut.

"Pelayan publik kok mau mogok, itu hatinya untuk bangsa negara atau bukan?," tegas Jonan saat ditemui di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Kamis (13/12/2018).

Jonan sempat memanggil salah seorang karyawan PLN untuk membuktikan aksi mogok kerja itu tak akan terealisasi. Karyawan itu pun membantah adanya mogok kerja.

"Coba ini tanya, Anda ada rencana mogok kerja? Itu pegawai PLN bukan?," tanya Jonan retorik.

Baca: Impor LPG Melonjak, Menteri Jonan Minta Pertamina Kebut Gasifikasi Batubara

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Amir Rosidin menyakini ancaman 35 ribu pegawai mogok kerja itu tak akan terjadi.

Ia menambahkan pihak yang mengatasnamakan Serikat Pekerja PLN sudah tak lagi berkarir di perusahaan itu.

"Yang ngomong itu ketua serikat pekerja yang sudah pensiun, dia enggak punya anggota banyak, dia ngomong 35 ribu enggak ada," timpalnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Jumadis Abda mengatakan, sebanyak 35 ribu pekerja PLN berencana melakukan mogok kerja jika tuntutanya tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.

"Sekali Iagi hak mogok kerja adalah alternatif terakhir yang harus kami tempuh, ketika seluruh saluran yang telah kami lakukan termasuk meminta Presiden untuk turun tangan untuk menyelamatkan PLN buntu," kata Jumadis di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Adapun tuntutan yang diajukan adalah mengganti Direksi PLN dan menarik kepemilikan kelistrikan di bidang pembangkit khususnya program 35 ribu Mega Watt (MW) dari swasta.