Laporan Wartawan Tribunnews.com Welly Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memiliki peran penting untuk memaksimalkan pengembangan ekonomi syariah khususnya industri keuangan syariah.

Terkait hal tersebut Rektor Perbanas Institute Hermanto Siregar mengatakan jika mengacu temuan Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu bahwa perkembangan industri keuangan syariah sangat bergantung kepada peran pemerintah.

"Jadi ada temuan dari BI mengenai perkembangan industri keuangan syariah ke depan, salah satu sangat tinggi faktor bobotnya bukanlah insentif fiskal, tapi kehadiran pemerintah," ujar Hermanto di Kampus Perbanas, Jakarta, Kamis(20/12/2018).

Dengan demikian, lanjut Hermanto, dapat dimaknai bahwa fungsinya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sangat vital.

Lembaga yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini harus turut mempunyai program nyata yang bisa diterapkan oleh perbankan dan industri ekonomi syariah.

"Tahun 2019 ini momen yang tepat sejak awal untuk melakukan sesuatu yang 'real' dan itu melibatkan semua pihak baik lembaga pengawas, 'stakeholder' dan pelaku sendiri," kata Hermanto.

Terkait dengan peran Perbanas, Hermanto memastikan bahwa kampus yang beralamat di Kuningan, Jakarta Selatan ini akan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Baca: Perbanas Institute Gelar Financial Literation Program Untuk Siswa SMA

"Kita juga berkomitmen untuk melakukan sosialisasi, karena yang mengerti literasi ekonomi syariah sangat kecil sekali. Jadi semua pihak harus aktif termasuk perguruan tinggi," kata Hermanto.

Sementara itu Ketua Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengungkapkan pentingnya peran ‘financial technology’ (‘fintech’) dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Menurut dia ‘fintech’ akan sangat bermanfaat dalam konteks mensosialisaikan serta memperkenalkan ekonomi syariah kepada masyarakat melalui jalur non konvesional.

“Untuk jalur-jalur yang konvensional sudah dilakukan dengan melibatkan media massa yang berbayar. Tapi dengan munculnya ‘fintech’ dan berbagai media sosial saat ini, kita dapat gunakan untuk menyosialisasikan dan memperkenalkan ekonomi syariah,” ujar dia.

Meski demikian, Halim Alamsyah mengakui, hingga saat ini belum ada suatu gerakan yang terencana dan teroganisir untuk memanfaatkan teknologi tersebut.

“Padahal saat ini ada kesempatan untuk menyosialisasikan ekonomi syariah secara cepat, murah dan terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat,” kata Wakil Ketua II DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) ini.

Oleh sebab itu, dia berharap, agar kedepan sosialisasi dan perkenalan ekonomi syariah melalui ‘fintech’ ini juga dapat dilakukan secara berbarengan. Caranya melalui lembaga-lembaga keuangan pemerintah seperti OJK, LPS dan Bank Indonesia.

“Kita bisa berbarengan katakanlah OJK, LPS dan BI melakukan sosialisasi soal keunggulan ‘fintech’ bisa kita juga nantinya menyisipkan bahwa ini bisa digunakan untuk masyarakat yang menginkan jasa ekonomi syariah,” papar dia.

“Lalu juga kita berharap dengan munculnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ini dapat menjadi motor dari upaya kita untuk melakukan sosialisasi dan memperkenalkan ekonomi syariah lebih baik dari jalur-jalur non konvesional termasuk ‘fintech’,” ujarnya