Laporan Reporter Kontan, Azis Husaini 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan sejak ada program 35.000 Megawatt (MW) memang sudah ada desain untuk terus menurunkan tarif listrik. Caranya dengan menekan harga pembelian listrik dari perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dan menghemat pengeluaran operasional perusahaan.

Data dari PLN menyebutkan bahwa tarif listrik pada Juli 2015 sebesar Rp 1.548 per kWh dan pada 31 Desember 2018 tarif turun 5% menjadi Rp 1.467 per kWh untuk tegangan rendah.

Untuk tegangan menengah tarif listrik pada Juli 2015 sebesar Rp 1.219 per kWh dan pada 31 Desember 2018 tarif turun 9% menjadi Rp 1.115 per kWh, lalu untuk tegangan tinggi tarif listrik pada Juli 2015 sebesar Rp 1.087 per kWh dan pada 31 Desember 2018 tarif turun 8% menjadi Rp 997 per kWh.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan, jika pada tahun 2022 nanti seluruh pembangkit listrik dari program 35.000 MW beroperasi, maka tarif bisa saja turun dari tarif saat ini karena memang sejak awal program listrik itu untuk menurunkan cost kelistrikan nasional.

"Jadi kami yakin, yakin bisa menurunkan tarif listrik. Bukan saya mau bikin repot Dirut akan datang, itu by design kok, boleh tanya sama direksi lain. Itu mimpi kami. Yang mahal mahal kami buang," tutur Sofyan di Hotel Mulia, Rabu (16/1/2019) malam.

Baca: Beberkan '4 Gol Bunuh Diri' Prabowo-Sandi Saat Debat, Adian Napitupulu: Jokowi-Maruf Dapat Skor 10-0

Dia bercerita, sebelum ada program 35.000 MW, harga listrik dari pengembang listrik swasta yang berasal dari Jepang mencapai US$ 7 sen per kWh dan pembangkit dari China sebesar US$ 6 sen per kWh.

Tapi, sejak ada kebijakan 35.000 MW, harga jual listrik untuk pembangkit dari perusahaan Jepang hanya US$ 5 per kWh dan dari IPP China US$ 4 sen per kWh.

"Berarti ada hemat US$ 2 sen per kWh. Kalau dikalikan 25.000 MW yang merupakan jatah dari pengembang listrik swasta, ada efisiensi sekitar Rp 40 triliun per tahun," ungkapnya.

Baca: Ketinggalan KRL Terakhir Tujuan Bogor, Nanda Tewas Dikeroyok Saat Akan Bermalam di Rumah Temannya

Selain pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) harga listriknya yang ditekan, Sofyan juga mengatakan harga jual listrik dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) juga turun.

Saat ada peraturan soal feed in tarrif harga jual listrik dari angin atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) harganya US$ 18 sen per kWh, tetapi PLN kini bisa menurunkan menjadi US$ 10 per kWh. "Demikian juga dengan Solar panel, dari US$ 22,5 sen per kWh menjadi US$ 6,7 sen per KWh," imbuh dia.

Baca: Toyota New Avanza Hanya Minor Change, Mitsubishi: Konsumen yang Kecewa Bisa Beralih ke Xpander

Dengan adanya pemangkasan harga jual listrik dari IPP maka harga pokok produksi akan ikut turun sebab harga yang baru lebih murah dari yang lama.

"Ini mimpi kami. Kalau dia (harga) turun, kami tidak takut dengan pendapatan PLN. Karena konsumsi per kapita masih rendah," ujar Sofyan.

Bukan saja harga listrik dari IPP swasta yang ditekan, tetapi juga harga beli batubara ke pembangkit PLN kini memakai harga patokan US$ 70 per ton untuk batubara DMO. "Kalau mau tahu itu, cost beli batubara bisa 40% sendiri, sekarang dipangkas, saya terima kasih kepada pemerintah,"ujar dia.

Kata Sofyan, konsumsi listrik di Indonesia pada tahun 2014 baru mencapai 900 per kWh per kapita, tetapi pada tahun 2018 sudah mencapai Rp 1.050 per kWh per kapita. "Kalau konsumsi masih rendah, dia masih bisa meningkat. Apalagi ada mobil listrik dan kompor listrik," imbuh dia.

Maka dari itu, Sofyan berharap dengan adanya mobil listrik dan kompor listrik akan meningkatkan penjualan listrik PLN secara besar-besaran. Sebab dengan memakai listrik akan menghemat pendapatan masyarakat. "Pakai listrik lebih murah daripada memakai BBM atau LPG," tegasnya.

Perkembangan proyek 35.000 MW saat ini terus meningkat. Data dari PLN menyebutkan tambahan pembangkit dari 2015 sampai 2018 mencapai 10.092 MW, transmisi 14.475 kms, gardu induk 56.652 MVA.

Sementara dari Desember 2014 sampai kuartal III tahun 2018 pinjaman PLN hanya sebesar Rp 139 triliun, atau lebih rendah dari investasi yang dikeluarkan PLN sebesar Rp 269 triliun. Hal ini menunjukkan keuangan PLN yang sehat karena masih bisa menggunakan dana internal untuk ekspansi.