Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menilai pemeriksaan rekam jejak perbankan (BI Checking) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masih diperlukan saat pengajuan pembiayaan hunian rumah ASN, TNI-Polri.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, Soelaeman Soemawinata mengusulkan agar pengajuan kredit rumah ASN-TNI-Polri dibebaskan dari BI Checking karena risiko kredit macetnya tergolong kecil.

Menanggapi hal itu, Direktur Komersial Banking BTN, Budi Satria mengatakan kelengkapan dokumen tersebut masih dibutuhkan guna menjaga pertumbuhan kredit tetap sehat.

Baca: Veronica Tan Rayakan Imlek Bareng Anak, Mantan Istri Ahok BTP Tunjukkan Kemampuan Ini Selain Memasak

"Saya paham sekali mengapa usulan REI seperti itu, antara lain untuk lebih mendorong tumbuhnya permintaan KPR di tahun ini. 

Namun, dengan melihat kepentingan sisi perbankan, pengajuan KPR melalui BI Checking atau SLIK rasanya tetap diperlukan, supaya KPR tidak hanya tumbuh, tetapi juga tumbuh dengan sehat," kata Budi saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (5/2/2019).

Menurut Budi Satria, pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa melalui BI Checking atau SLIK berpotensi merugikan perbankan pemberi KPR.

"Ini apabila calon debitur ternyata memiliki kredit bermasalah di perbankan lainnya. Toh BI Checking atau SLIK selama ini juga sama sekali tidak menghambat proses pemberian KPR, justru membantu bank memberikan KPR yang sehat dan mengedukasi konsumen," jelas dia.

Sementara itu, pertumbuhan kredit PT Bank Tabungan Negara (BTN) tercatat mencapai 19,28 persen atau Rp 220,07 triliun hingga kuartal III 2018 ini. 

Direktur Utama BTN Maryono menjelaskan, pertumbuhan kredit tersebut terjadi lantaran kenaikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang didorong melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Baca: Surat Panggilan Saksi Kasus Prostitusi Online Berujung Tangisan Della Perez dan Teguran Ruben Onsu

"FLPP memberikan angin segar terhadap laju pertumbuhan kredit bagi BTN lebih tinggi dan untuk mengoptimalkan sekaligus mendukung target program sejuta rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kami intensif menggandeng mitra swasta maupun pemerintah agar penyerapan FLPP tepat sasaran," ujar Maryono ketika memberikan paparan kinerja kuartal III BTN di kantornya, Kamis (25/10/2018).

Budi menjelaskan, secara keseluruhan, BTN menargetkan pertumbuhan kredit mencapai 15 persen year on year (yoy) pada 2019. 

"Tahun ini overall kita berharap akan tumbuh minimal 15 persen. Kemudian CAR (rasio kecukulan modal) BTN saat ini 18,7 persen , masih sangat cukup untuk membiayai target ekspansi 2019," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPP REI mengajukan usulan terkait pembebasan pemeriksaan rekam jejak perbankan atau BI Checking pada ASN, TNI-Polri, pada program penyediaan hunian murah oleh pemerintah.

"Terkait kelayakan dari personal TNI Polri dan ASN ini supaya langsung saja disetujui oleh perbankan tanpa melihat kelayakan perbankan (BI Checking), karena TNI, Polri dan ASN ini dijamin oleh negara," ujar Soelaeman usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (4/2/2019).