Data Gapki menunjukkan, ekspor CPO ke India pada 2016 mencapai 5,78 juta ton. Ekspor ini tumbuh 32 persen menjadi 7,63 juta ton pada 2017. Namun pada 2018 ekpor ke India turun 12,05 persen menjadi 6,71 juta ton.

Di sisi lain, harga karet alam tengah berada di level rendah sepanjang 2018 hingga awal 2019. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong harga karet, salah satunya dengan menyerap karet petani untuk campuran aspal.

Terbaru, Special Ministerial Committee Meeting of the International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang diinisiasi tiga negara produsen karet, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand, juga telah mengeluarkan kebijakan tiga kebijakan.

Kebijakan dari sisi jangka pendek, menengah, dan panjang tersebut berupa pengaturan jumlah ekspor karet alam, peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri, dan peremajaan (replanting) karet alam.

Menko Perekonomian Darmin Nasution sebagai wakil dari Indonesia menyebutkan kebijakan jangka pendek berupa pengaturan ekspor dari mekanisme Agreed Export Tonnage Scheme (AETS).

Kebijakan tersebut dilanjutkan kebijakan jangka menengah dengan memaksimalkan penggunaan karet dalam negeri melalui Demand Promotion Scheme (DPS).

Lalu, kebijakan jangka panjang melalui peremajaan karet alam melalui Supply Management Scheme (SMS).

“Dengan mengimplementasikan ketiga kebijakan ini secara konsisten, maka harga diharapkan dapat naik di pasaran,” ungkap Darmin Nasution, Senin (25/2), di kantornya.

Darmin menegaskan kembali pentingnya implementasi AETS sebagai instrumen yang efektif menyelesaikan persoalan ketidakseimbangan stok di pasar global. Dalam hal ini, ITRC memutuskan mengurangi ekspor dari ketiga negara tersebut sebesar 200-300 ribu Metric Ton (MT), untuk jangka waktu tiga bulan ke depan.

Dalam misi dagang ke India di sela-sela India-ASEAN Expo and Summit ke 4: “Co-creating the Future”, pelaku usaha India juga menjajaki peluang untuk mengimpor karet, gambir dan kertas dari Indonesia.

Rombongan misi dagang Indonesia yang dipimpin Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tersebut juga menghasilkan sinyal positif bagi ekspor produk turunan sawit ke negeri Bollywood tersebut.

Pasalnya, India membuka peluang penurunan bea masuk produk turunan sawit (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil/RBDPO) asal Indonesia ke India menjadi 45 persen, dari sebelumnya 50 persen.

Raihan tersebut diperoleh dalam pertemuan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Penerbangan Sipil India, Suresh Prabhu. Dengan besaran 50 persen tersebut, berarti RBDPO asal Indonesia dikenai 5 persen lebih tinggi dari bea masuk produk serupa asal Malaysia.