Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tahun politik, ekonomi Indonesia tengah berada pada kondisi rentan.

Analis ekonomi politik, Kusfiardi bahkan menilai Indonesia di rezim saat ini sedang mengalami kondisi kebangkrutan.

Menurutnya, kebangkrutan tersebut terlihat dari defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Parameter lain ialah keseimbangan primer APBN yang juga mengalami defisit. 

"Kebangkrutan itu menjadi indikator lemahnya fundamental ekonomi nasional," kata Kusfiardi di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Co-Founder FINE Institute ini memaparkan perlunya penanganan yang komprehensif dan terintegrasi agar bisa mewujudkan kemandirian ekonomi nasional serta mengatasi kebangkrutan.

Diantaranya ialah agenda legislasi untuk mengatasi situasi ini. 

"Prioritasnya adalah UU Sistem Perekonomian Nasional, UU BUMN dan UU Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional," sambungnya. 

Selanjutnya agenda legislasi tersebut perlu disinergikan dengan prioritas kebijakan substitusi impor. Adapun fungsinya, menurut Kusfiardi ialah demi memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Sementara untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, ia menilai perlunya pemisahan antara Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan. 

"Mungkin dibuat suatu lembaga tersendiri untuk mengurusi perpajakan Indonesia yang merupakan sumber pendapatan utama negara kita selain dari PNBP," terang Kusfiardi.

Perlunya integerasi antara eksekutif dengan legislatif juga dilontarkan oleh pengamat ekonomi Universitas Al-Azhar, Dina Nurul Fitria.

Menurutnya, visi misi calon presiden  harus bisa sejalan dengan Caleg DPR ataupun DPRD dari para pendukungnya.

"Visi misi calon presiden harus sejalan dengan partai pendukungnya," kata Dina.