Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Susi Pudjiastuti dikenal sebagai sosok yang tegas, percaya diri dan tangguh.

Sejak dipilih presiden Joko Widodo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada 27 Oktober 2014 lalu, Susi menerapkan sejumlah kebijakan seperti larangan penggunaan cantrang (pukat harimau) dan penenggelaman kapal-kapal nelayan asing yang dinilai ilegal.

Susi juga menerbitkan larangan pemindahan muatan di laut atau transshipment, dan larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan.

Di lain sisi, wanita lulusan SMA dengan program Kejar Paket C ini dinobatkan sejumlah penghargaan baik dari masyarakat lokal maupun internasional. Di antaranya Leaders for a Living Planet Award dari WWF, The BBC 100 Women 2017, dan Global Thinker 2019 versi Foreign Policy.

Tahun ini, tak terasa tugas wanita bergaya nyentrik itu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI akan berakhir.

Berikut hasil wawancara Tribunnews.com dengan Susi Pudjiastuti terkait pengalamannya sebagai menteri.

Oktober 2109 nanti, masa jabatan di kabinet kerja berakhir. Bagaimana kesan Anda menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI selama 4,5 tahun ini?

Selama menjabat suka duka pasti ada. Pertama, senang bisa menginfluence (memberi pengaruh), membuat Indonesia jadi pemasok ikan tuna terbesar di dunia, neraca perdagangan ikan kita terbaik di Asia Tenggara, nelayan pendapatan meningkat, konsumsi ikan naik 36 kilo jadi 50 kilo.

Padahal 50 kilo target 2019 mudah-mudahan dengan banyak makan ikan generasi ke depan yg tadinya 1/3 stunting, kerdil jadi tidak lagi.

Kemudian laut Indonesia menjadi kawasan yang disegani dan ditakuti dengan adanya penenggalaman kapal ilegal.

Bagaimana dengan dukanya?

Ya, kadang-kadang banyak orang yang tidak mengerti kita dan menganggap apa yang saya lakukan adalah buat susah, padahal yang saya lakukan untuk menjaga laut dan kedaulatan bangsa.

Kelak jika 'pensiun' sebagai menteri, bagaimana rencana Anda untuk tetap menjaga laut Indonesia?