TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali mencetuskan untuk kembali menyatukan badan usaha milik negara (BUMN) lewat holding.

Kali ini, yang ingin digabungkan adalah sektor penerbangan.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, holding penerbangan ini terdiri atas PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan PT Garuda Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku sedang mengkaji pembentukan holding atau perusahaan induk penerbangan.

"Sedang kita analisis, sekarang kita mau buat perusahaan holding yang membawahi AP I dan AP II maupun perusahaan transportasi yang lain," ujar Rini Soemarno di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, akhir pekan lalu.

Rini Soemarno menyebutkan, akan membentuk sebuah perusahaan yang membawahi PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.

Nantinya perusahaan tersebut akan seperti PT Inalum. Inalum sendiri saat ini menjadi holding BUMN pertambangan.

Namun, Rini Soemarno belum bisa memastikan kapan holding BUMN penerbangan itu akan dibentuk.

"(Holding BUMN penerbangan) saat ini masih dalam tahap pengkajian," kata Rini Soemarno.

Rencana pembentukan perusahaan induk penerbangan itu sendiri sudah dihembuskan Dahlan Iskan saat menjabat Menteri BUMN pada 2016 lalu.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai pembentukan holding penerbangan mampu mendongkrak kinerja perusahaan.

Rencana pembentukan Holding Penerbangan salah satunya dipercaya bakal meningkatkan kinerja sektor penerbangan.

Meski begitu, Rini mengaku masih mengkaji siapa yang akan dijadikan sebagai induk dalam holding penerbangan ini.

Terkait hal ini, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro juga mengatakan, pembahasan terkait rencana ini masih sangat awal.

"Sudah ada pembahasan tapi masih awal," kata Rini dilansir Kontan.co.id.

Tapi yang pasti holding ini dinilai agar bisa mengehemat pengeluaran sekaligus meningkatkan profesionalitas para BUMN.

Sebab sering kali BUMN kerap mengalami double cost.

Pada sektor perusahaan pertambangan yang sering kali memiliki bidang usaha atau bisnis serupa namun sama-sama mengeluarkan biaya untuk keperluan yang sebenarnya bisa dikonsolidasikan.

Misalnya, holding migas untuk kebutuhan alat berat sebetulnya masih bisa saling pinjam jika dibutuhkan jadi tidak perlu masing-masing harus punya.

Vice President Corporate Communication PT Angkasa Pura II, Yado Yarismano juga mengaku sudah mengetahui rencana pemerintah ini.

Bahkan, sudah ada beberapa kali rapat untuk membahas hal ini.

"Sudah ada beberapa kali rapat tapi masih awal," tutur Yado Yarismano.

Begitu juga dengan Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura I Handy Heryudhitiawan mengatakan sudah mengetahui siapa saja saja calon-calon perusahaan BUMN di holding ini.

"Dari kami lebih mengikuti proses saja," katanya.

Namun yang jelas, holding penerbangan ini dimaksud agar pengembangan di sektor penerbangan itu bisa lebih terstruktur dan fokus.

Apalagi, saat ini pemerintah memiliki fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan aksesbilitas, terutama di bandara.

Fasilitas itu saat ini sudah terintegrasi, mulai dari kereta bandara, skytrain, Airport Operation Command Center (AOCC) dan Sub Gardu Induk Tegangan Tinggi 150 KV, serta Power Station 2 dan 3.

Mengenai hal ini Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menyebut, seharusnya Menteri BUMN Rini tidak perlu merencanakan holding BUMN penerbagan ini di tengah keadaan saat ini.

"Seharusnya, Bu Menteri tahu saat ini penerbangan masih menjadi sorotan tiket mahal dan keadaan utang Garuda yang belum terselesaikan," jelas dia.

Daripada bentuk holding BUMN, mending selesaikan permasalahan itu dulu agar rakyat juga tidak terbebani dengan tiket mahal, bagasi bayar lagi.

Belum lagi, kasus utang Merpati Airline dengan para pegawainya juga saat ini masih belum selesai.

"Fokus ke sana dulu saja," ujar dia.

Dengan begitu ia berharap, Mei mendatang Menteri Rini bisa hadir untuk rapat bersama dengan para anggota dewan.

"Kita manfaatkan sisa waktu jabatan kita ini untuk duduk bersama membahas terkait BUMN yang sebetulnya banyak masalah, karena selama ini yang hadir selalu Deputi BUMN bukan menteri yang tidak bisa menyelesaikannya," kata Aldy. (kontan.co.id/kompas.com)