Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam menyederhanakan perizinan untuk masuknya investasi baru ke Indonesia. 

Menurut Jokowi, proses perizinan yamg bertele-tele dari pusat ke daerah harus dipotong. Tanpa menyederhanakan hal tersebut Indonesia sulit menjadi negara terkuat ke empat di dunia pada 2024. 

"Lembaga-lembaga yang tidak diperlukan, tidak efisien, tidak memberikan kontribusi yang real kepada negara, kalau perlu saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya. Daerah juga, makin simpel makin cepat kita berlari, makin cepat fleksibel karena perubahan global sangat cepat," Jokowi di acara Musrenbangnas 2019 di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Baca: Prosedur Berinvestasi Dinilai Masih Lama dan Panjang, Jokowi: Kalau Perlu Nggak Pakai Izin

Jokowi mengingatkan semua pihak agar tidak terjebak dalam rutinitas atau pola lama, tetapi harus menjalankan reformasi birokrasi yang benar-benar mampu menghilangkan perizinan yang lambat. 

"Pola lama stop. Lima tahun ke depan, mohon maaf saya sudah enggak ada beban. Saya udah enggak bisa nyalonkan lagi. Apapun yang paling baik bagi negara akan saya lakukan. Jadi, yang namanya penyederhanaan perizinan, saya bolak-balik ngomong," paparnya. 

Lamanya proses perizinan investasi, kata Jokowi, membuat negara ini selama 20 tahun tidak bisa menyelesaikan defisit neraca perdagangan. 

"Dua hal (ekspor dan investasi) yang tidak bisa diselesaikan. Investasi, perizinan berbelit baik di pusat atau daerah. Baik di Jakarta, provinsi, kabupaten kota, belum ada penyelesaian drastis," katanya.