Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kemenhub Sebut Tarif Diskon Ojek Online Berpotensi Predatory Pricing Bukan Marketing

Penawaran diskon dalam praktik ojek online, tidak terlihat sebagai bagian dari pemasaran, melainkan menekan persaingan.

Kemenhub Sebut Tarif Diskon Ojek Online Berpotensi Predatory Pricing Bukan Marketing
KOMPAS.COM
Kementerian Perhubungan berencana akan mengatur diskon atau tarif promo yang dikeluarkan oleh perusahaan aplikasi ojek online. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada momen-momen tertentu, biasanya perusahan ojek online memberikan penawaran menarik kepada para konsumen melalui 'diskon'.

Hal itu akhirnya dilarang oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena berpotensi menjadi 'predatory pricing' untuk menyingkirkan pesaing.

Seperti yang disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.

Pemberian diskon atau potongan tarif yang sangat rendah kepada para konsumen, bisa menimbulkan masalah baru.

Sehingga ia menegaskan bahwa penawaran diskon dalam praktik ojek online, tidak terlihat sebagai bagian dari pemasaran, melainkan menekan persaingan.

"Selama ini, pengertian diskon itu jor-joran, jadi kemudian potensinya adalah predatory pricing. Jadi bukan lagi marketing," ujar Budi di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Baca: Ketua KPPU Nilai Diskon Tarif Ojek Online Mengarah pada Predatory Pricing

Penawaran potongan harga atau tarif pada perusahaan ojek online biasanya dilakukan melalui aplikasi berupa pembayaran dalam bentuk digital.

Masyarakat luas pun kini telah mengenal Gopay dan OVO, dua pembayaran digital yang digunakan oleh dua perusahaan ojek online yang hingga kini masih menjadi primadona di tanah air, Gojek dan Grab.

Lebih lanjut Budi menekankan bahwa penawaran diskon lebih dianggap sebagai perusak 'sportivitas persaingan'.

Karena dalam praktiknya, penerapan tarif sebenarnya telah memiliki ketentuan. "Jadi (diskon ini) merusak, padahal kita punya aturan batas atas dan batas bawah," tegas Budi.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Fajar Anjungroso
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas