Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Sri Mulyani Bakal Panggil Auditor yang Periksa Laporan Keuangan Garuda Indonesia

Menkeu sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap KAP terkait laporan keuangan Garuda Indonesia

Sri Mulyani Bakal Panggil Auditor yang Periksa Laporan Keuangan Garuda Indonesia
Ria Anatasia
Sri Mulyani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan saat ini sudah memeriksa kantor akuntan publik (KAP) yang memeriksa laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) tahun 2018.

Laporan keuangan tersebut ramai diperbincangkan karena meletakkan piutang di kolom pendapatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap KAP terkait laporan keuangan Garuda Indonesia.

"Laporan keuangan Garuda tidak ada gimana-gimana ya. P3K itu yang kita lakukan adalah pengawasan terhadap dan pembinaan terhadap kantor akuntan publik sudah melihat apakah mereka melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Menurutnya, Kemenkeu juga mengawasi standar akuntansi yang digunakan oleh kantor akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan.

Baca: KM Arim Jaya Tenggelam di Perairan Sumenep, 15 Orang Ditemukan Tak Bernyawa

Sri Mulyani mengatakan akan memanggil auditor terkait bila tidak mengikuti prosedur atau standar yang ada.

"Standar akuntansinya yang dipakai, jadi kalau mereka tidak melakukan sesuai itu, nanti kita akan panggil mereka," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkeu sudah melakukan pemeriksaan terhadap KAP yang mengaudit laporan keuangan milik Garuda Indonesi, yaitu KAP Tanubrata Sutanto Brata Fahmi Bambang & Rakan Member of BDO Internasional.

Hasil pemeriksaannya adalah adanya indikasi pelaksanaan audit tidak sesuai standar akutansi yang berlaku.

"Kesimpulannya ada dugaan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit itu belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku," kata Hadiyanto di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.

Meski begitu,Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai sanksi yang akan diberikan kepada KAP dan Garuda Indonesia sendiri.

Untuk diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Garuda Indonesia pada 24 April 2019, mengumumkan bahwa sepanjang tahun 2018 perusahaan mencetak laba bersih 809,84 ribu dolar AS meningkat tajam dari tahun 2017 yang menderita kerugian sebesar 216,58 juta dolar AS.

Namun, laporan keuangan itu menjadi sorotan karena adanya penolakan dari dua komisarisnya. Penolakan tersebut terkaif perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia, di mana apabila tanpa pengakuan pendapatan ini, perseroan diperkirakan akan alami kerugian sebesar 244,95 juta dolar AS.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ria anatasia
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas