Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Curang, Sejumlah Pom Bensin di Jalur Pantura Disegel Kemendag

Selain dijadikan titik tolak untuk melakukam pembenahan secara keseluruhan, perlu juga dibuat aturan tegas.

Curang, Sejumlah Pom Bensin di Jalur Pantura Disegel Kemendag
Zulkodri/Bangka Pos
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah pompa di beberapa SPBU di Pantura disegel oleh Kementerian Perdagangan.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi sebagai pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pasalnya, pengurangan ukuran bensin tersebut secara langsung berdampak dan merugikan masyarakat.

“Temuan kemarin itu menjadi entry point untuk memperbaiki tata kelola bisnis SPBU. Karena selama ini di daerah banyak ukurannya kerap jadi problem. Ini menurut saya yang harus dibongkar," ujar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, Jumat malam (21/6).

Selain dijadikan titik tolak untuk melakukam pembenahan secara keseluruhan, perlu juga dibuat aturan tegas.

Dengan demikian, kasus-kasus serupa tidak terjadi. Karena menurutnya, kecurangan serupa sejatinya sudah banyak terjadi.

Baca: Yusril Beberkan Alasan Pentingnya Mempidanakan Bambang Widjojanto, Salah Satunya soal Tuduhan

Baca: Andai Akhirnya Sidang MK Putuskan Prabowo-Sandi Kalah dan Jokowi Menang, Begini Sikap Kuasa Hukum 02

"Supaya hal-hal ini tidak berulang, pasalnya kasus ini bukan hal yang baru. Bahkan di daerah itu punya karakter penyalahgunaan yang berbeda-beda," paparnya.

Lebih lanjut Trubus mengatakan, pemerintah harus memberikan pemahaman yang tegas kepada pemilik atau pengelola SPBU, bahwa ini untuk kepentingan masyarakat banyak, disamping kepentingan bisnis.

Dia juga mengharapkan kepada publik untuk dapat ikut serta dalam pengawasan.

Terhadap para pelaku usaha SPBU yang melakukan kecurangan, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir berharap Kemendag segera memperkarakannya.

"Kalau ada indikasi pidana harus dilanjutkan, diperkarakan. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh pelaku usaha SPBU," tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir, Jumat (21/6).

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Fajar Anjungroso
Sumber: Warta Kota
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas