Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan harga tiket pesawat selama beberapa bulan terakhir terus diperbincangkan. Terakhir, pemerintah mengeluarkan tiga kebijakan, yakni menurunkan harga tiket penerbangan domestik di jadwal penerbangan tertentu, memfinalisasi insentif pajak untuk sejumlah biaya operasional maskapai, serta meminta stakeholder penerbangan termasuk Pertamina untuk memberikan diskon.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai permintaan pemerintah kepada Pertamina untuk menurunkan harga avtur itu hanya sebagai solusi jangka pendek.

Nailul Huda menegaskan, akar permasalahan dari masih tingginya harga tiket pesawat lebih karena dipicu oleh inefisiensi manajemen maskapai penerbangan sendiri.

"Kebijakan jangka pendek. Jika akar masalahnya tidak diselesaikan, seperti masalah inefisiensi dan kartel tiket pesawat, maskapai akan memiliki kebebasan untuk menaikkan tarif di atas tarif batas atas," ujar Huda di Jakarta, Senin (24/6/2019). 

Baca: Pemerintah Turunkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat, Pendapatan AirAsia Malah Melesat Naik 58 Persen

Lebih lanjut Huda mengatakan, harga avtur di Indonesia tergolong paling rendah jika dibandingkan dengan harga bahan bakar di sejumlah negara, seperti Singapura dan Malaysia.

"Saya menengarai sejak lama perusahaan maskapai di tanah air sudah mewacanakan penurunan harga avtur. Jika harga avtur turun akan berdampak secara langsung terhadap pendapatan Pertamina," tegasnya.  

Baca: Google Siap Beri Dukungan OS Android Q untuk Ponsel-ponsel Buatan Huawei Ini

"Mereka (maskapai) selalu mengkambing-hitamkan harga avtur. Ini akal-akalan mereka untuk menekan penyediaan harga avtur," imbuhnya.

Baca: Polisi Sebut Perempuan yang Jatuh dari Lantai 8 Hotel GTM Balikpapan Bukan Bunuh Diri, Ini Ulasannya

Huda memperkirakan tingginya harga tiket pesawat lebih dikarenakan efisiensi manajemen maskapai yang angkanya sekitar 60 persen. Sementara avtur hanya 40 persen dari seluruh biaya komponen maskapai.

"Harga avtur bukan satu-satunya pemicu mahalnya harga tiket pesawat," tandasnya. 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, struktur biaya tiket pesawat di Indonesia saat ini masih didominasi oleh avtur yang mencapai 35-40 persen. Kemudian disusul oleh leasing (biaya sewa pesawat) sebesar 25-30 persen, biaya SDM sebesar 15 persen, dan biaya navigasi, parkir dan lainnya sebesar 15 persen.

Pemerintah bersama stakeholder industri maskapai juga sepakat untuk membantu pangkas biaya operasional maskapai, sehingga diharapkan harga tiket pesawat lebih terjangkau.

Menurutnya, diskon dari para stakeholder industri maskapai seperti pengelola bandara, penyedia navigasi hingga Pertamina akan membantu meringankan biaya maskapai.

"Saya harus apresiasi stakeholder merespon masyarakat pemerintah dan seluruh pihak utk kebijakan memberlakukan penurunan tiket penerbangan LCC domestik di jadwal penerbangan tertentu kebijakan ini efektif seminggu mendatang," kata Budi di Kemenko Perekonomian, Jakarta.

"Keberlangsungan industri udara memang harus kita perhatikan. Kita negara kepulauan harus ada keberlanjutan seluruh pihak bersedia turut support seperti AP I, AP II Airnav, Pertamina, dan pihak-pihak yang berikn beban cost akumulasi maskapai," tuturnya.