TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Rencana PT Krakatau Steel (KS) melakukan aksi korporasi dengan memutus hubungan kerja sekitar 2.500 karyawan dengan alasan efesiensi harus dilakukan hati-hati. Persoalan ini harus direspons dengan cermat oleh pemerintah. Anggota Komisi IX DPR RI Periode 2014-2018

Okky Asokawati mengatakan agar manajemen PT KS agar hati-hati dalam menerbitkan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan tenaga kerjanya. "Efek PHK oleh PT KS ini memiliki banyak dimensi yang kompleks. Apalagi PT KS ini merupakan perusahaan milik negara," kata Okky, Kamis (4/7/2019).

Politisi Partai NasDem ini mengingatkan, pemerintah memberi perhatian atas rencana PHK ribuan pekerja PT KS.

Baca: Genjot Pendapatan Krakatau Steel, Rizal Ramli Usulkan Impor Baja Dikenai Bea Masuk 25 Persen

Menurut dia, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN harus memberi perhatian atas masalah ini.
"Saya mendorong Kemenaker dan Kementerian BUMN dapat turut mencari format penyelesaian dengan baik atas masalah ini. Harus ekstra hati-hati dalam meresponsnya," Okky mewanti-wanti.

Harus ada formulasi jalan tengah, saran Okky yang dapat ditempuh oleh semua pihak. "Format win-win solution harus diutamakan. Keputusan harus dilakukan dengan musyawarah untuk mencari jalan tengah," ingat Okky.

Baca: Okky Asokawati: Percepat Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Model senior ini mengingatkan kembali efek turunan dari PHK ini yang harus dihitung secara matang serta cermat oleh manajemen dan pemerintah.  "Bentuk kecermatan dan kehati-hatian dengan cara musyawarah dan dialog, cari format ideal dan moderat," tegas Okky lagi.