TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri baja di tanah air tengah mengalami penurunan produktifitas.

Diketahui, hal itu mulai terjadi sejak tahun 2017 di mana maraknya gempuran baja impor dari Tiongkok, Vietnam, Korea dan lainnya.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI) Stephanus Koeswandi, nilai plus dari impor baja memang dirasa dari sisi harga lebih murah.

Namun, masih kata Stephanus, kondisi itu justru membunuh produsen lokal.

Dampak buruk impor baja dari luar cukup membuat industri hilir tertekan sehingga mengalami penurunan produktivitas.

Bahkan kata Stephanus, ada beberapa line yang sudah mati karena tidak mampu menghadapi persaingan harga.

Mengingat program pemerintah yang ingin meningkatkan produksi dalam negeri, Stephanus mengatakan bahwa kebijakan pemerintah justru tidak berpihak kepada produsen baja lokal, yang merasa dilematis dengan peraturan yang tidak tegas.

Seperti diketahui, ARFI sebagai produsen baja lokal yang lebih mengutamakan bahan baku dari dalam negeri, meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, untuk mengambil kebijakan yang berpihak kepada produsen lokal.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk bersikap tegas, mau dibawa industri baja kita? Apakah kita menjadi industri yang mengambil barang impor saja yang dari segi harga lebih kompetiif, atau kita ingin membangun industri baja lokal?” kata Stephanus, belum lama ini.

Bukan hanya itu, masalah standar nasional Indonesia (SNI) juga menjadi persoalan.

Stephanus menerangkan, masalah SNI menjadi perhatian utama, sebab ini menyangkut keamanan.

“Baja yang masuk ke Indonesia belum memiliki SNI. Kami takutkan ini akan berdampak kepada kami selaku produsen hilir. Oleh karena itu kami sangat berharap kepada pemerintah agar memberlakukan pengawasan yang ketat terhadap baja yang masuk ke Indonesia,” kata Stephanus. (*)