Dari 12 baris gerbong tengah dengan konfigurasi empat kursi per baris, hanya terisi sekitar 30% saja.

Pemerintah memang memiliki persoalan besar di sektor transportasi, sebab untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum diperlukan kebijakan yang tepat. Apalagi, saat ini ketergantungan masyarakat terhadap transportasi umum masih sangat rendah.

Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengatakan pemerintah harus memaksa masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Ia melihat, KA Bandara yang load factor-nya baru menyentuh 13% menandakan antusiasme masyarakat yang kurang.

"KA Bandara belum maksimal karena naiknya dari BNI City, padahal dirancang naiknya dari Manggarai. Akses ke Manggarai juga harus bagus, kalau aksesnya tidak bagus penumpang juga hilang," ujarnya.

Ia menyebut perlu ada kebijakan push and pull strategies untuk memindahkan penguna kendaraan pribadi ke transportasi umum. Mulai dari pemberlakuan road pricing, pembatasan kendaraan bermotor hingga pembatasan parkir on street.

Selain itu, optimalisasi angkutan rel serta integrasi antarmoda, restrukturisasi angkutan bus kecil, penertiban angkutan liar sampai peningkatan kualitas pedestrian perlu dilakukan. Jadi persoalan transportasi tak hanya tarif tetapi juga kebijakan yang mendukung.

"Tidak hanya menyediakan moda transportasi baru saja, tetapi harus berani memindah," lanjutnya.

Di luar itu, saat ini masyarakat Jakarta sudah terlalu bergantung dengan sepeda motor. Sehingga pemberlakuan tarif selalu dinilai berdasarkan cost penggunaan sepeda motor. Padahal tarif transportasi umum yang ada saat ini masih cukup terjangkau.

"Masalah tarif transportasi umum menurut saya murah ya, cuma keengganan berjalan kaki itu luar biasa. Keluar saja harus naik sepeda motor ini sulitnya, susah sekali mengalihkan itu kecuali ada pembatasan," ujarnya.